TRIBUNNEWS.COM, BALIKPAPAN - Sampai kini, ekonomi Indonesia mulai dari makro sampai moneter terus terpuruk di tengah pandemi virus corona. Pada akhirnya, kondisi tersebut mempengaruhi perekonomian negara hingga terancam resesi.

Untuk diketahui, resesi merupakan periode penurunan ekonomi sementara di mana perdagangan dan aktivitas industri berkurang.

Umumnya ditandai dengan penurunan Pendapatan Domestik Bruto dalam dua kuartal berturut-turut.

Atau bisa dimaknai sebagai perlambatan atau kontraksi besar dalam kegiatan ekonomi.

Di kuartal kedua Indonesia sudah mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup dalam, yakni minus 5,32 persen. Jika kondisi ini berlangsung pada kuartal berikutnya. Mau tidak mau, resesi tak bisa dielakkan.

Namun menurut Founder Rumah Perubahan Rhenald Kasali, inflasi juga sangat ditakuti. Bahkan ia memandang, yang paling ditakuti masyarakat adalah inflasi.

Baca: Ekonom Sebut PSBB Jilid II Sebenarnya Menandai Adanya Resesi

"Kenapa? Karena harga-harga melambung naik menjadi masalah. Saya tidak mempersoalkan apakah akan resesi atau tidak, namun seandainya terjadi resesi, apakah bisa menjamin tidak terjadi inflasi," katanya dalam sarasehan nasional yang dirangkai dengan launching TribunKaltara.com secara daring, Jumat (18/9/2020) malam.

Selain Rhenald Kasali, sarasehan virtual ini juga menghadirkan narasumber Menko Perekonomian/Ketua Komite Pelaksana Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Dr Ir Airlangga Hartato, Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono.

Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes Achmad Yurianto, dan Gubernur Kaltara Dr Irianto Lambrie. Acara dipandu oleh Pemred Tribun Kaltim Ade Mayasanto dan Pemred Tribun Sumsel Weny Ramdiastuti.

Lebih lanjut Rhenald Kasali menjelaskan, inflasi adalah kondisi dimana harga barang atau jasa terus menerus mengalami kenaikan.

Ketika terjadi resesi, lanjut Rhenald, biasanya diikuti depresi, dimana pengangguran besar-besaran, permintaan akan barang dan jasa tetap tinggi namun harga juga tinggi. Dicemaskan masyarakat akan kelaparan.

Fenomena yang terjadi saat ini adalah pandemi wabah, dimana masyarakat disuruh istirahat, diminta bekerja, bersekolah dan melakukan aktivitas dari rumah.

"Sejumlah sektor memang ditahan dan diperketat. Dengan begitu, demand turun. Ketika permintaan turun, inflasi akan naik. Sehingga yang ditakutkan adalah ketika resesi, diikuti kenaikan harga-harga," urainya.

Pria yang juga akademisi dan praktisi yang aktif mengemukakan ide dan gagasannya ini memberi tips untuk pemerintah daerah, dalam upaya menanggulangi permasalahan ekonomi yang diakibatkan oleh permasalahan kesehatan akibat Covid-19.

Baca: Pengamat Ungkap Resesi Dipastikan Terjadi Akibat PSBB Jakarta, Tapi Langkah Anies Harus Dilakukan

"Bagi pemerintah daerah, tentu saja adalah penyerapan anggaran belanja ditingkatkan sesuai kebutuhan. Bekerjasama dengan muspida setempat, Kejaksaan, BPK dan lain sebagainya, agar berani melakukan spending. Melakukan pengawasan bersama agar tidak menjadi beban di kemudian hari," terangnya.

Kedua, pemerintah harus memperbaiki bisnis prosesnya. Sekarang semuanya sudah ada pendekatan digital sehingga harus dimanfaatkan agar bisnis proses benar. Dengan bisnis proses, leadership akan terbangun dengan maksimal.

Ketiga, ia mengajak mari elemen masyarakat utamanya perangkat daerah, bekerja hapuskan pungutan liar (pungli). Hal ini karena ia acapkali melihat di lapangan, orang kecil memeras orang kecil.

Aktivitas ini tentu menghambat perekonomian.

"Akibatnya, mereka tidak bisa membayar untuk pendapatan daerah. Dimana saat ini, retribusi banyak terhambat karena pandemi," tambahnya.

Pengangguran Meningkat

Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Irianto Lambrie, mengatakan pandemi Covid-19 turut berdampak terhadap meningkatnya angka pengangguran. Hampir semua daerah di Indonesia, turut terdampak pandemi Covid-19 termasuk di Kaltara.

Hal itu disampaikan Irianto Lambrie, saat didapuk menjadi pembicara sarasehan nasional yang dirangkaikan launching TribunKaltara.com secara virtual.

"Suka tidak suka, pengangguran meningkat karena adanya pengurangan tenaga kerja oleh sejumlah perusahaan. Kita tahu bersama, tidak sedikit perusahaan saat ini yang terpaksa merumahkan karyawannya," kata Irianto Lambrie, Jumat malam.

Selain meningkatnya pengangguran, dampak lain Covid-19 yakni perubahan lanskap pasar kerja. Bukan hanya saat pandemi Covid-19, tetapi juga pasca pandemi Covid-19 nantinya.

"Itu tidak bisa dilakukan oleh pemerintah daerah saja, tetapi juga oleh pemerintah secara nasional," tambahnya.

Baca: Rupiah di Posisi Terkuat Sejak Pandemi Corona, Dipicu Rendahnya Inflasi dan Defisit Transaksi

Untuk penanganan Covid-19, kata dia, dibutuhkan strategi yang tepat. Selain fokus ke sektor ekonomi, juga bersiap melakukan pemulihan pasca-pandemi Covid-19.

Gubernur bergelar Doktor itu mengaku sejumlah upaya telah dilakukan oleh Pemprov Kaltara, dalam penanganan Covid-19 di daerah yang dipimpinnya.

Salah satu contohnya di sektor kesehatan, yakni melengkapi fasilitas pelayanan di rumah sakit milik Pemprov Kaltara, di Kota Tarakan.

"Kami terus berupaya memaksimalkan pelayanan di RSUD Tarakan. Misalnya menyiapkan laboratorium RT-PCR, dan juga ruang isolasi yang terus kami lengkapi," ujarnya.

Kebijakan lainnya, kata dia, dengan tetap berpedoman pada kebijakan pemerintah pusat, Presiden RI Joko Widodo. Seperti pemberdayaan UMKM, pemberian jaring pengaman sosial, hingga sejumlah jenis bantuan insentif bagi masyarakat.

"Selain insentif, juga ada beberapa bantuan fasilitas dan pemberdayaan buat UMKM kita. Yang jelas, kita di daerah selalu bersinbergi dengan pemerintah pusat, khususnya menangani ekonomi dan pemulihan pasca pandemi Covid-19," katanya.

Gubernur pertama di provinsi termuda di Indonesia itu menambahkan, saat ini pihaknya juga telah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub).

Yakni, Pergub Kaltara Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru dan Penerapan Disiplin Menuju Masyarakat Kaltara Produktif dan Aman Covid-19.

Pergub itu diterbitkan, untuk menerapkan dsisplin warga Kaltara selama pandemi Covid-19.

"Selain pemulihan ekonomi, kita juga terus berupaya meningkatkan kedisiplinan warga dalam menaati protokol kesehatan," ujarnya.

Irianto juga mengapresiasi TNI-Polri dan elemen lainnya, yang gencar melakukan upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

"Kami juga mendukung DPRD Kaltara agar bisa menerbitkan perda terkait penerapan disiplin selama pandemi Covid-19. Tentunya agar pergub yang kita telah terbitkan, bisa efektif berlaku," tandasnya.(m10/m12)