TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Para petani di sejumlah daerah mengeluhkan kelangkaan pupuk subsidi ( pupuk subsidi langka).

Tak hanya itu, pupuk non-subsidi pun mulai sulit ditemukan di pasaran karena banyak petani berebutan membeli pupuk.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian ( Kementan), Sarwo Edhy, mengungkapkan penyebab pupuk subsidi langka karena ada pengurangan anggaran pengadaan pupuk subsidi dibanding tahun sebelumnya.

Baca: Petani Mengeluh Pupuk Langka di Pasaran, Begini Penjelasan BUMN Pupuk

Baca: Pupuk Subsidi Hilang di Pasaran, Petani Teriak

Baca: Pupuk Bersubsidi Langka, Mentan Syahrul Yasin Limpo Janji Bakal Tuntaskan dalam 1 Minggu

"Penyebabnya adalah pada tahun 2019 itu kita mendapatkan (alokasi) 8,8 juta ton, itu totalnya ya. Nah di tahun 2020 itu kita hanya dialokasikan 7,9 juta ton. Jadi ada selisih besar kan," kata Sawo kepada Kompas.com, Rabu (23/9/2020).

Menurut Sarwo, Kementan sudah mengusulkan alokasi pupuk di tahun 2020 sebesar 9,1 juta ton. Namun usulan usulan tersebut tak dipenuhi, sehingga tahun ini anggaran pengadaan pupuk hanya cukup untuk 7,9 juta ton untuk BUMN pupuk, PT Pupuk Indonesia (Persero).

Dalam pengajuan anggaran pengadaan pupuk subsidi, Kementan selalu berpatokan pada rata-rata penggunaan pupuk subsidi selama 5 tahun terakhir.

"Kita usulkan rata-rata pengunaan pupuk sampai 9,1 juta ton. Itu rata-rata 5 tahun ke belakang," ujar Sarwo.

Menanggapi keluhan para petani di sejumlah daerah yang sulit mendapatkan pupuk subsidi, Kementan saat ini tengah mengajukan penambahan anggaran pupuk subsidi ke DPR dan Kementerian Keuangan.

" Pupuk subsidi langka ini kita bisa atasi dengan usulan tambahan 1 juta ton pupuk subsidi senilai Rp 3,1 triliun," terang Sarwo.

Petani teriak pupuk hilang

Sebagai informasi, pupuk subsidi maupun pupuk non-subsidi sulit didapatkan di sejumlah daerah, khususnya di sentra lumbung padi nasional seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

Ketua Kelompok Tani Sarwo Dadi Desa Baleraksa, Karangmoncol, Purbalingga, Fajar berujar pemerintah seharusnya cepat merespon kelangkaan pupuk yang sudah terjadi sejak Agustus lalu. Apalagi di masa pandemi Covid-19 yang serba sulit ini.

"Tolong ini tanpa pupuk enggak bisa tanam padi. Tolong petani enggak bisa makan. Mau makan apa kalau enggak ada yang bisa ditanam?" ucap Fajar, Rabu (23/9/2020).

Dia menuturkan, tanpa bantuan langsung tunai (BLT) sebagaimana yang diterima pekerja saat pandemi, dapur petani di rumah masih bisa ngebul asalkan masih ada sawah bisa digarap.

"Mengharapkan bantuan pemerintah saja mana cukup mungkin. Yang penting kita ada pupuk setiap mau tanam," kata Fajar yang juga menjabat sebagai sekretaris desa ini.

Menurut Fajar, karena pasokan pupuk subsidi sudah lengka sejak Agustus lalu, pupuk non-subsidi pun sudah sulit ditemui di agen-agen distributor pupuk karena banyak petani terpaksa berebutan membeli pupuk non-subsidi.

"Kalau pupuk subsidi harganya Rp 90.000 per karung. Sementara pupuk non-subsidi harganya normalnya Rp 160.000. Sekarang cari yang pupuk non-subsidi saja susahnya minta ampun. Sengsara kita petani," ujar Fajar.

Diungkapkannya, meski ada Kartu Tani untuk pembelian pupuk sesuai kuota, tetap saja tidak berguna saat pupuk di agen kosong.

"Buat apa ada Kartu Tani kalau pupuknya enggak ada. Jadi enggak terpakai karena apa yang mau dibeli dengan kartu itu. Percuma saja ada kartu-kartu selama petani susah dapat pupuk," ucap Fajar.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Terungkap, Ini Penyebab Pupuk Subsidi Hilang di Pasaran"