Menko Airlangga Sebut Persoalan Ini Lebih Penting Ketimbang Menjaga Inflasi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, pemerintah mencatat tingkat inflasi tahun kalender 2020 sebesar 1,42 persen.

Menurutnya, angka inflasi ini di bawah level yang ditargetkan yaitu 3 persen plus minus 1 persen.

"Sehingga tentu ini adalah membuktikan permintaan kita sedang terganggu. Karenanya, pemerintah sedang mendorong beberapa program perlindungan sosial untuk menjaga permintaan sebesar Rp 203 triliun dan Banpres produktif Rp 36 triliun," ujarnya dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2020, Kamis (22/10/2020).

Selain itu, Airlangga menjelaskan, pemerintah juga memberikan subsidi gaji kepada pekerja sebanyak Rp 37,1 triliun dan melalui Kartu Pra Kerja Rp 20 triliun.

Baca juga: Catatan Indef soal 1 Tahun Jokowi-Maruf: Dari Utang Luar Negeri hingga Inflasi yang Terlalu Rendah

"Tentu ini diharapkan bisa menjadi faktor pengungkit daripada permintaan yang terganggu, sehingga kita bisa mendapatkan daya beli yang lebih tinggi," katanya.

Sementara, pemerintah melihat kedepannya bahwa persoalan Indonesia bukan dalam menjaga inflasi, tapi bagaimana mendorong kembali ke level 2 persen atau di bawah 3 persen.

Baca juga: Pemerintah Pastikan Program Subsidi Gaji Tahap Pertama Tetap Ada Hingga Akhir Oktober

Dengan inflasi di sekira level itu maka ada indikasi pertumbuhan, khususnya dalam komponen volatil food yang rendah dan bahan pangan masih turun.

Selain itu, Airlangga melihat bahwa dalam perkembangan ekonomi di tengah pandemi corona atau Covid-19, sektor pertanian masih positif.

"Ini yang harus kita dorong sebagai faktor pengungkit. Kemudian, kita juga melihat bahwa refokusing kebijakan TPIP (tim pengendali inflasi pusat) dan TPID (tim pengendali inflasi daerah) tahun 2020 tentunya kita harus berharap bahwa ini bukan hanya terkait dengan stabilitas harga, tapi juga nilai tukar petani," pungkasnya.