Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Laman resmi United States Trade Representative mengumumkan Generalized Preference System (GSP) untuk beberapa negara, termasuk Indonesia.

GSP adalah sistem pengurangan atau bahkan pemangkasan tarif masuk barang ke Amerika Serikat yang diberikan kepada negara-negara yang telah diseleksi oleh Pemerintah Amerika Serikat.

Indonesia kembali memperoleh fasilitas ini setelah serangkaian perundingan yang sangat alot.

Kementerian Perdagangan sebagai kementerian yang berada di garis depan dalam perundingan dagang dengan negara lain menyambut baik hasil ini.

Baca juga: Kemendag: Industri Pariwisata Dukung Sistem Perdagangan yang Optimal

“Kita bersyukur dengan diperpanjangnya fasilitas GSP oleh Pemerintah Amerika Serikat. Ini adalah hasil usaha perundingan perdagangan yang dilakukan oleh Kemendag dan kementerian serta lembaga lain, termasuk Kementerian Luar Negeri," kata Wamendag Jerry Sambuaga, Senin (2/11/2020).

"Intinya ini adalah hasil dari upaya dari semua pihak dan kami mengapresiasi kerja sama yang baik ini,” sambungnya.

Wamendag mengatakan bahwa Amerika Serikat adalah mitra dagang Indonesia yang sangat penting.

Menurutnya, AS adalah mitra dagang terbesar kedua setelah China menyumbangkan surplus terbesar dalam perdagangan luar negeri Indonesia.

Secara total, neraca perdagangan Indonesia surplus 13,51 miliar dolar AS pada periode Januari-September 2020.

Sementara dengan Amerika Serikat saja, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Indonesia mencatatkan peningkatan surplus sebesar 1,08 miliar dolar AS year on year (yoy).

Pada 2018, ekspor Indonesia ke AS yang menggunakan fasilitas GSP mencapai 2 miliar dolar AS dengan komoditas utama yang menjadi andalan berupa tas, perhiasan emas, ban truk dan bis, kabel, dan alat musik.

Mantan anggota Komisi I itu mengatakan bahwa tarif preferensi ini telah memberikan imbas positif berupa menguatnya daya saing produk Indonesia di pasar AS.

Ia berharap kesempatan ini dimanfaatkan secara optimal oleh semua pelaku usaha.

Kementerian Perdagangan menurutnya siap menjalin sinergi dan kolaborasi yang lebih baik dengan semua stakeholders.

“Kami yakin kementerian teknis yang mengurusi produksi akan segera menindaklanjuti kesempatan ini. Kami di Kementerian Perdagangan yang bertanggung-jawab di hilir siap selalu untuk bergandeng tangan sehingga misi presiden untuk meningkatkan surplus neraca perdagangan bisa tercapai," imbuhnya.