Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya sudah menyiapkan strategi untuk mencegah adanya klaster baru Covid-19 pada libur panjang natal 2020 dan tahun baru 2021 (nataru).

Budi mengatakan libur nataru kali ini cukup panjang karena mencapai total 11 hari terhitung sejak tanggal 24 Desember 2020 hingga 3 Januari 2021.

Baca juga: Menhub Ajak Generasi Muda Berinovasi di Tengah Covid-19 untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional  

"Dari SKB 3 menteri yaitu Kementerian Agama, Kementerian Ketenagakerjaan, dan PANRB telah dibuat suatu putusan yang mengubah 2019 di mana liburnya menjadi cukup panjang dari tanggal 24 Desember, ada cuti bersama Natal, libur nasional dan pengganti cuti bersama Idul Fitri. Total ada 11 hari secara berturut sampai 3 Januari," ujar Budi, secara virtual dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Rabu (25/11/2020).

Baca juga: Kemenhub Gelar FGD Bahas Rancangan Peraturan Menhub Terkait Telekomunikasi Pelayaran

Strategi pertama dan yang paling diprioritaskan oleh Budi adalah menerapkan protokol kesehatan di semua moda transportasi yang menjadi angkutan bagi masyarakat di akhir tahun.

"Melaksanakan protokol kesehatan secara ketat mulai dari tempat keberangkatan, selama perjalanan sampai dengan tempat kedatangan, penerapan 3M, physical distancing, dan pembatasan kapasitas," kata dia.

Kedua, Budi mengatakan strategi yang tak kalah penting adalah menjamin ketersediaan layanan transportasi darat, laut, udara, kereta api, termasuk menyiapkan armada tambahan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang.

Strategi ketiga terkait dengan memastikan kelayakan sarana dan prasarana transportasi melalui inspeksi terhadap personil, ramp check sarana, kesiapan prasarana, dan SOP pelayanan dan kesehatan.

"Keempat, meningkatkan ketertiban dan keamanan pada simpul-simpul transportasi di stasiun, bandara, pelabuhan, terminal serta perjalanan. Kelima, melaksanakan koordinasi intensif dengan stakeholder terkait antara Korlantas, Polri, PU, Jasa Marga, Pemda, operator jasa transportasi, dan lainnya membuat posko bersama di lokasi-lokasi strategis," jelasnya.

Kemudian strategi keenam, Budi mengatakan perlu adanya rekayasa lalu lintas untuk menjamin kelancaran dan ketertiban pelaksanaan angkutan nataru 2020 dan 2021.

Selain itu, strategi terakhir terkait dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan angkutan nataru 2020 dan 2021 yang dimulai dari persiapan pasca pelaksanaan.

Budi mengungkap bahwa jumlah kesiapan prasarana dalam penyelenggaraan nataru 2020 dan 2021 ini terdiri dari 105 terminal, 58 dermaga, 51 pelabuhan laut, 50 bandara, dan 9 Daops dan 4 drive.

"Kami akan upayakan semaksimal dengan baik mengedepankan protokol kesehatan yang ketat dalam penyelenggaraan angkutan transportasi di semua sektor," tandasnya.