Laporan Wartawan Tribun, Willy Widianto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Keuangan menyebut Omnibus Law UU Cipta Kerja bisa menjadi solusi untuk menggenjot pertumbuhan investasi di daerah. Salah satunya melalui perbaikan regulasi di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti mengatakan ada beberapa hal penting dalam UU Ciptaker terkait PDRD. 

Pertama, adanya penghapusan retribusi izin gangguan. Poin ini berpengaruh terhadap percepatan untuk memulai usaha. 

"Izin gangguan saat ini sudah dihilangkan," kata Astera, Rabu(2/12/2020)

Baca juga: Apakah UU Cipta Kerja Mampu Serap Tenaga Kerja? Ini Jawaban Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti

Selain penghapusan retribusi, penyederhanaan kebijakan di sisi PDRD juga terkait penyesuaian tarif. 

Baca juga: Ekonom Faisal Basri Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Masih Akan Negatif Pada Kuartal I 2021

Sesuai dengan program prioritas nasional, Pemerintah bisa melakukan penyesuaian tarif pajak dan tarif retribusi yang berlaku secara nasional yang akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

"Maksud dan tujuannya adalah jika ada program prioritas nasional yang dilupakan dalam suatu proyek dan pemerintah ingin mendukung secara maksimal, selain dukungan insentif dari pusat, pemerintah daerah juga bisa memberikan insentif," ucapnya.

Selain itu, juga diberikan insentif fiskal oleh daerah melalui kepala daerah kepada pelaku usaha lokal.

Kemudian, ada perubahan penetapan pemberian insentif fiskal yang sebelumnya ditetapkan dengan peraturan daerah, menjadi ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Lalu, evaluasi rancangan peraturan daerah dilakukan tidak hanya untuk menguji kesesuaian rancangan peraturan daerah dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi juga menguji kesesuaian dengan kebijakan fiskal nasional. 

"Menkeu dan mendagri melakukan pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan pelaksanaanya," ujarnya.

Kemudian, juga diatur pemberian sanksi berupa penundaan atau pemotongan DAU dan/atau DBH bagi daerah yang tidak menjalankan rekomendasi-rekomendasi dari pemerintah pusat.

"Jadi dalam hal ada rekomendasi-rekomendasi yang seharusnya dijalankan, namun tidak dijalankan bisa diberikan sanksi melalui pemotongan DAU dan DBH, harapannya supaya daerah memiliki compliance yang tinggi," tuturnya.

Astera mengungkapkan, aturan tersebut nantinya akan dituangkan dalam RPP PDRB yang sedang disusun Kementerian Keuangan. Dengan adanya peraturan tersebut, Raperda dan Perda yang ada di daerah dapat dievaluasi bersama, untuk kemudian diberikan masukan-masukan.

"Ini terkait kepada tadi, evaluasinya. Supaya Pemda yang punya peraturan daerah tidak mengalami shock. Dalam hal ini kaitannya dengan keuangannya dan hal lain terkait kebijakan daerah," kata dia.

Direktur BUMD, BLUD, dan Barang Daerah Kementerian Dalam Negeri Budi Santoso mengatakan, agar dapat memicu peningkatan investasi di daerah, setiap peraturan dari tingkat pusat hingga daerah harus disinkronkan.

Tanpa hal itu, lanjutnya, mustahil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah lewat investasi yang masuk. Lebih lagi selama ini setiap daerah memiliki aturannya sendiri yang kadang berseberangan dengan aturan pusat.

"Investasi di daerah berjalan kalau penyelenggaraan peraturan di daerah diharmonisasikan. Kalau hubungan harmoni tidak terjadi, saya kira tujuan meningkatkan investasi di daerah tidak akan terjadi," katanya.

Dia memaparkan, banyaknya aturan dari tingkat pusat dan daerah acap kali menjadi penghambat dari proses masuknya investasi di suatu daerah. Tumpang tindih regulasi dan administrasi yang berbelit selalu menjadi batu sandungan.

"Yang jelas kata kunci di era desentralisasi ini bagaimana kita bersama, terutama pusat mendorong investasi di daerah dalam bentuk apapun," ujarnya.(Willy Widianto).