TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Keuangan memutuskan untuk melakukan penghematan anggaran di tahun 2021 untuk fokus mengatasi dampak pandemi Covid-19.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan tenggat waktu hingga 12 Februari 2021 bagi kementerian dan lembaga(K/L) untuk merevisi anggaran sesuai arahan penghematan.

Jika perintah tersebut tidak digubris Menkeu Sri Mulyani akan memblokir anggaran
kementerian dan lembaga yang bersangkutan.

Ekonom INDEF Bhima Yudhistira mengatakan, pemerintah sering kali melakukan penghematan anggaran tidak pada tempatnya.

Misalnya, dia menjelaskan, anggaran belanja kementerian dan lembaga dihemat, tapi
proyek infrastruktur jalan terus di tahun 2021 hingga dapat alokasi Rp 417 triliun.

Baca juga: Kementerian dan Lembaga Diberi Waktu Hingga 12 Februari untuk Revisi Anggaran Tahun 2021

"Tapi, ini apa yang mau dihemat? Karena Ibu Sri Mulyani penghematan juga sering tidak pada tempatnya. Sementara, proyek infrastruktur, anggarannya dipacu di 2021. itu saya juga
tidak sepakat," ujar Bhima, Rabu (13/1/2021).

Baca juga: Sri Mulyani Hemat Anggaran, Ekonom Indef: Sering Tidak pada Tempatnya

Di sisi lain, Bhima meniiai keputusan Sri Mulyani mendorong kementerian dan lembaga untuk berhemat masuk akal.

Sebab, kondisi pandemi sekarang tidak bisa dibandingkan saat krisis ekonomi 1998, di mana pemerintah menaikkan gaji PNS secara signifikan.

"Konteksnya berbeda ya dengan 1998, pada saat itu kan tidak ada pandemi. Jadi,
strategi naikkan gaji PNS belum tentu dorong belanja masyarakat," katanya.

Dia menambahkan, kenaikan gaji PNS tidak bisa mendorong konsumsi signifikan
karena orang masih takut belanja di luar rumah dan bepergian karena ada Covid-19.

"Meskipun ada vaksin, tapi ada prosesnya juga, tidak instan. Namun, terkait
penghematan belanja, kalau yang dihemat belanja infrastruktur saya mendukung,"
ujar Bhima. (Tribun Network/van/wly)