Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi IV DPR Sudin mengaku heran dengan sikap Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang tetap menjalankan program 1.000 desa sapi, padahal tidak mendapatkan restu dari DPR. 

"Kami sudah memutuskan di sini (Komisi IV DPR) tidak menyetujui, tetapi hal ini tetap berjalan," papar Sudin saat rapat kerja Komisi IV dengan Mentan di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (25/1/2021).

Sudin mengaku mengetahui program tersebut tetap berjalan dari membaca berita di media massa, masyarakat di Lampung Selatan mendapat pembagian sapi.

"Jadi kalau kita sebagai mitra, tidak saling mendengar, tidak saling tukar pendapat, tidak sepaham, jangan sama-sampai seperti kemarin (Kementerian Kelautan dan Perikanan)," ujar politikus PDIP. 

Baca juga: DPR Tegur Menteri Pertanian, Jangan Urusi Remeh-Temeh, Kembangkan Saja Kedelai dan Produksi Sapi

"Apa yang dilakukan oleh teman-teman Komisi IV, kami bukan hanya menskor rapat dengar pendapat dengan KKP, tapi menunda," sambungnya. 

Baca juga: Pedagang Daging Sapi Kembali Berjualan : Bukannya Turun, Harga Daging Makin Naik

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo terjerat kasus korupsi ekspor benih lobster, di mana sebelumnya Komisi IV DPR tidak menyetujui ekspor tersebut dilakukan. 

Sudin memaparkan, program 1.000 desa sapi sebenarnya menarik, tetapi jika hanya sebatas perpindahan sapi dari satu daerah ke daerah lainnya, maka hal itu bukan pengembangan. 

"Coba ambil terobosan pengembangan, impor sapi betina produktif, karena kalau saya tanya pengusaha tidak bakal mau.

Beli sapi 350 kilo gram dari Australia sampai Indonesia Rp 11 juta, kalau mengembangkan dari sapi bunting sampai beranak mencapai Rp 15 juta biaya produksinya," tutur Sudin. 

Kementan melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) berupaya meningkatkan populasi sapi dan produksi daging sapi melalui program 1.000 Desa Sapi.

Sebagai pilot project diimplementasikan di lima provinsi, yaitu Lampung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan dan Jawa Timur.