TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas Fahmy Radhi menilai, kerjasama antara Pertamina dan lembaga penegak hukum sangat tepat dalam mendukung tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG).

“Ini langkah strategis untuk mendukung GCG di tubuh Pertamina,” kata Fahmy kepada media hari ini, Rabu (27/1/2021).

Menurut Fahmy, kerjasama yang dilakukan lembaga penegak hukum memang diperlukan. Termasuk di antaranya untuk mendampingi Pertamina dalam melaksanakan berbagai proyek strategis nasional.

Baca juga: Rampungkan Proyek KLD, Pertamina Hulu Energi ONWJ Targetkan Produksi Gas 16 MMSCFD

Pendampingan itu, kata dia, merupakan upaya Pertamina dalam mewujudkan nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas.

Hanya saja, lanjut dia, kerjasama tersebut tetap harus dibarengi upaya lain. Pertama adalah
dengan perbaikan tata kelola.

Kedua, dengan memperbaiki tata cara pengambilan keputusan. “Jadi selain kerjasama dengan KPK dan Kejaksaan Agung, misalnya, kedua upaya tersebut juga tetap dibutuhkan agar BUMN tersebut bisa benar-benar memerangi mafia migas,” kata Fahmy yang memang dikenal kritis terhadap persoalan mafia migas.

Dalam kacamata Fahmy, upaya yang komprehensif tersebut bisa membuat Pertamina sangat transparan. Dan jika dilakukan konsisten, akan membuat tata kelola perusahaan sangat baik, sangat terbuka sehingga semua orang bisa melihat.

“Sebagai BUMN, Pertamina memang harus transparan. Misal, terkait impor migas, harus terbuka. Saya menganalogikan GCG yang bagus itu seperti aquarium dimana air haru selalu jernih dan tidak keruh. Dengan demikian, ikan-ikan di dalam aquarium tadi bisa dilihat siapapun dari segala sisi,” imbuh Fahmy.

Sebelumnya, Pertamina memang menggandeng sejumlah lembaga penegak hukum untuk mengawal berbagai proyek strategisnya.

Baca juga: Pengamat: Kerja Sama KPK dengan Pertamina Wujud Penguatan GCG

Inisiatif kerjasama dilakukan Pertamina dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kejaksaan Agung RI.

Kerjasama tersebut, merupakan bentuk penerapan GCG dan komitmen Pertamina dalam meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat, kompetitif, dan meningkatkan kepercayaan dan pelayanan publik. Berkat dukungan KPK pula, Pertamina juga berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara atas aset senilai Rp 9,5 Triliun yang berlokasi di Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat. (*)