YLKI: Demi Jaga Kredibilitas, Pemerintah Harus Konsisten Tegakkan Aturan Tarif Penerbangan
Untuk sejumlah rute populer yang menjadi tujuan pelancong seperti Jakarta-Bali dan Jakarta-Surabaya hingga saat ini tidak ikut dibekukan Pemerintah.
Editor: Choirul Arifin
Meskipun Kementerian Perhubungan telah meningkatkan kapasitas jumlah penumpang menjadi 100%, tapi pertumbuhannya baru mencapai 20% dibandingkan kondisi normal.
"Hal ini bisa mengancam kebangkrutan maskapai. Pemasukan maskapai sedikit banyak dari revenue yang masuk, sehingga operasional tetap bisa berjalan meskipun tidak untung," kata Tulus.
Kemenhub sebelumnya menyatakan, pembekuan tiga rute mengacu pada hasil evaluasi yang dilakukan oleh inspektur angkutan udara. Kemenhub menyatakan pembekuan tiga rute tersebut sudah selesai diproses.
Dalam proses pembekuan rute, Kemenhub harus memasukkan berita acara pemeriksaan yang ditujukan kepada maskapai. Berita acara yang dibuat itu harus disetujui juga oleh maskapai. Setelah itu, proses sanksi baru bisa diterapkan.
Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Novie Riyanto dikutip Tribunnews, Sabtu, 23 Januari 2021 menyebutkan, pembekuan izin rute ini sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan (KMP) No 106 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas (TBA) Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.
Berdasar hasil pengawasan yang dilakukan inspektur penerbangan angkutan udara di lapangan didapatkan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah operator penerbangan.
"Pelanggaran tersebut seperti menjual harga tiket yang tidak sesuai, dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam KMP No 109 Tahun 2019," ujar Novie dalam keterangannya, Sabtu (23/1/2021).
Novie mengungkapkan, sanksi pembekuan izin rute penerbangan ini diberikan terhadap beberapa maskapai yang melayani rute Jakarta-Ujung Pandang, Jakarta-Pontianak dan Jakarta-Kualanamu.
"Sanksi yang diberikan sesuai dengan Peraturan Menteri No 78 Tahun 2017, yaitu berupa sanksi administratif pembekuan izin rute penerbangan selama tujuh hari," ujar Novie.
Meski begitu Novie tidak menjelaskan, maskapai penerbangan apa yang melanggar ketentuan TBB dan TBA dalam KMP No 109 Tahun 2019.
Novie mengatakan, pihaknya akan tegas menindak operator penerbangan yang melanggar aturan ini."Kami juga ingin semua operator penerbangan, wajib mematuhi aturan penerbangan terkait TBB dan TBA karena ini merupakan pedoman bagi operator penerbangan dalam menjual tiket," kata Novie.
