Laporan Wartawan Tribunnews, Malvyandie Haryadi 
 
 
 
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kolaborasi antara publik dengan swasta merupakan modal kuat bagi pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang adaptif terhadap kondisi global.

Terkait ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan  (KKP) menawarkan berbagai kerjasama dengan sektor swasta melalui skema kemitraan publik-swasta, salah satunya pembangunan infrastruktur dengan model Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Merujuk laporan Asian Development Bank (ADB) tentang pembangunan ASEAN, pola kemitraan publik-swasta di ASEAN memberikan kontribusi kurang dari 1% terhadap PDB. Sementara keuangan publik pada masing-masing negara sangat bervariasi, sekitar 2% hingga 10% terhadap PDB.

"Hal ini membuka peluang untuk meningkatkan investasi melalui skema Public Private Partnership (PPP)," kata Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Artati Widiarti, Senin (1/2/2021).

Baca juga: KKP Bangkitkan Pelaku Usaha Perikanan dari Dampak Pandemi

Saat memberikan sambutan mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono dalam Marine and Fisheries Bussiness and Invesment Forum (MFBIF) bertajuk “ASEAN Public Private Partnership: Peluang dan Tantangan”, Kamis, 28 Januari, Artati memastikan pemerintah Indonesia menyadari pentingnya kemitraan strategis antar negara, utamanya di kawasan ASEAN, dengan saling berbagi kepentingan, tantangan, dan manfaat dalam pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Baca juga: KKP dan Pemda Siapkan Pembangunan Shrimp Estate di Aceh Timur untuk Dorong Budidaya

Di forum yang diikuti 258 peserta dari berbagai kalangan dan perwakilan negara ini, Indonesia berkomitmen untuk bekerja sama dengan negara-negara anggota ASEAN sekaligus membangun jejaring kerja sama dengan swasta dalam mempromosikan implementasi industri kelautan dan perikanan yang berkelanjutan di Kawasan ASEAN.

Di era new normal, KKP terus berupaya mengajak calon investor untuk berinvestasi di sektor kelautan dan perikanan.

"Pemerintah Indonesia telah menerbitkan berbagai kebijakan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui upaya mediasi, fasilitasi, insentif, dan promosi peluang investasi," urainya.

Artati berharap, upaya-upaya tersebut mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pengurangan pengangguran, peningkatan konsumsi, dan peningkatan ekspor nasional. Sebagai gambaran, pada tahun 2020, nilai ekspor Indonesia mencapai USD5,2 miliar, meningkat 5,4% dibandingkan tahun 2019.

"Hal ini menunjukkan bahwa sektor perikanan terus tumbuh, meski di tengah dampak pandemi COVID-19," jelas Artati.

Guna mendukung hal tersebut, KKP memfokuskan pembangunan sektor kelautan dan perikanan pada optimalisasi dan penguatan perikanan budidaya, penguatan pelaku usaha perikanan skala kecil.

Kemudian membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan bahan baku industri, peningkatan mutu dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor serta pengelolaan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, sekaligus enguatan sumber daya manusia dan inovasi penelitian.

Sebagai informasi, MFBIF Asean Private Public Partnership (PPP) adalah forum regional yang bertujuan untuk mendiskusikan peluang dan tantangan untuk memberikan pemahaman kepada dunia usaha mengenai konsep kemitraan pemerintah dan pihak swasta di antara negara anggota ASEAN.

Skema Kerjasama dalam PPP yang sudah diterapkan di negara ASEAN umumnya terkait dengan keterlibatan pemerintah dan swasta, seperti mekanisme Co-Sharing atau pemberian akses Pengusahaan Lahan kepada Swasta terutama untuk membangun industri perikanan dan budidaya, atau pada akses pasar dan distribusi online.