Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom dari Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi menilai rencana pembentukan holding BUMN ultra mikro yang diinisiasi pemerintah akan membawa sentimen positif.

Menurut dia, integrasi ekosistem ultra mikro ini bakal memberikan kemudahan akses layanan keuangan formal, mengurangi biaya pendanaan usaha hingga meningkatkan taraf hidup melalui pembagian jaminan dan bantuan sosial.

Baca juga: Sri Mulyani: Rencana Holding Ultra Mikro Bukan untuk Saling Kanibal

"Tentu multiplier effect dan jenjang pengembangan pelaku UMKM ke depan akan lebih baik. Dan memang segmen UMKM perlu diurus secara serius karena kontribusi terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerjanya yang besar," kata Fithra kepada wartawan, Selasa (9/2/2021).

Dia juga menilai integrasi ini akan mendongkrak inklusi keuangan pada pelaku UMKM.

Baca juga: Rencana Holding Ultra Mikro Akan Sasar 29 Juta Pelaku Usaha, Libatkan 3 BUMN

Baca juga: DPR Dukung Percepatan Pembentukan Holding BUMN Ultra Mikro

Jaringan serta sumber dana murah yang dimiliki BRI bisa membantu Pegadaian dan PNM agar lebih efisien dalam mendukung, serta menyalurkan program dan produk bagi UMKM.

"Perlu diingat, pelaku UMKM saat ini banyak juga yang mendapat pembiayaan dari rentenir," katanya.

Seperti diketahui, Kementerian BUMN berencana mengintegrasikan ekosistem ultra mikro pada tiga BUMN di antaranya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI mengungkapkan rencana integrasi ekosistem ultra mikro ini telah mendapat lampu hijau dari Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) yakni komite privatisasi di bawah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

“Dari sisi stabilitas sistem keuangan sudah dilihat sehingga kita tidak memiliki concern mengenai penerapan holding ini,” ujar Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Senin (8/2/2021).

Integrasi BUMN untuk UMi dan UMKM, menurut Sri Mulyani, nanti akan menerapkan model co-existence. Sinergi dan simbiosis mutualisme antar ketiga perusahaan akan dikawal dengan pembentukan Key Performance Indicators (KPI) yang ketat.

Kementerian Keuangan menargetkan 29 juta usaha UMi dapat memperoleh akses pembiayaan pada 2024 melalui integrasi ekosistem ini.