TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komitmen pencapaian reformasi birokrasi melalui penerapan zona integritas terus digaungkan pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustian (Kemenperin).

Sebagaimana arahan Inspektur Jenderal Kemenperin Masrokhan, pada kesempatan kunjungan kerja sebelumnya di Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI), pencapaian predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) harus semakin banyak diperoleh oleh satker Kemenperin.

Baca juga: Kemenperin Dorong Percepatan Pembangunan KIT Batang Jadi Pengembangan Ekonomi Baru

“Pencapaian grand design Reformasi Birokrasi Kemenperin adalah Dynamic Governance pada tahun 2024. Birokrasi bersih dan akuntabel, kapabel, disertai service excellence dapat dicapai dengan komitmen bersama dalam membangun Zona Integritas. Wujud nyata komitmen yang dapat dilakukan saat ini adalah kesediaan satker Kemenperin dalam perolehan predikat WBK dan WBBM,” ujar Masrokhan pada pidato pengarahannya di Politeknik STTT Bandung, pekan lalu.

Baca juga: Kerjasama dengan GAPMMI, Kemenperin Ingin Industri Makanan Terus Berinovasi

Masrokhan juga mendorong satker Kemenperin siap menghadapi setiap pemeriksaan guna monitoring dan evaluasi kinerja satker, termasuk pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Oleh karena itu, kesiapan dokumen, sumber daya manusia (SDM) hingga informasi dan komunikasi harus selalu diperhatikan.

Dorongan tersebut salah satunya ditujukan Masrokhan pada satker Kemenperin di klaster Bandung yang akan menghadapi pemeriksaan BPK. Sebagai bentuk komitmen, satker Bandung menandatangani pernyataan komitmen yang menyatakan kesediaan satker dalam memperoleh WBK dan WBBM.

Sementara itu, Kepala Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI), BBTPPI, Ali Murtopo Simbolon menyampaikan komitmennya untuk mereplika keberhasilan pencapaian WBK dan WBBM kepada banyak satker.

"Sehingga ini bisa mendukung kebijakan prioritas Kemenperin dalam membangun Zona Integritas," tuturnya.

Upaya tersebut, kata dia, dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek utama pada setiap upaya perolehan predikatm seperti kelengkapan dokumen, inovasi layanan publik, dan edukasi pelanggan.

Langkah meningkatkan reformasi birokrasi sesuai dengan arahan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

Menurutnya, program PEN dapat dicapai dengan menjalankan program-program prioritas yang mampu mendorong aktivitas ekonomi, peningkatan konsumsi, peningkatan ekspor, dan peningkatan investasi, dengan industri sebagai roda penggerak utamanya.

Program-program tersebut di antaranya terkait pendidikan dan pelatihan vokasi, program riset serta inovasi ilmu pengetahuan hingga pelaksanaan peta jalan Making Indonesia 4.0.

Seiring dengan itu, dukungan manajemen melalui peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara Kemenperin, layanan data dan informasi industri 4.0 juga diharapkan menjadi penguat PEN sekaligus menjadi modal penggerak dalam berkomitmen mencapai reformasi birokrasi.