Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

PP Nomor 7/2021 Resmi Terbit, Kepastian Usaha UMKM Jadi Lebih Mudah

Teten Masduki mengatakan Peraturan Pemerintah itu merupakan peraturan pelaksana dari UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

PP Nomor 7/2021 Resmi Terbit, Kepastian Usaha UMKM Jadi Lebih Mudah
ist
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM telah resmi diundangkan.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan Peraturan Pemerintah itu merupakan peraturan pelaksana dari UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

“Pada UU Cipta Kerja, Koperasi dan UMKM mendapatkan porsi yang signifikan dan diharapkan pengaturan tersebut dapat memberikan kepastian usaha dan pengembangan usaha bagi Koperasi dan UMKM,” kata Teten dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (23/2/2021).

Baca juga: Ini Lima Tantangan Nyata UMKM di Indonesia yang Perlu Diperbaiki

Salah satu prioritas Kemenkop UKM yang akan dilakukan melalui PP adalah penyusunan basis data tunggal usaha mikro, kecil, dan menengah yang akurat.

“Penyusunan data tunggal ini akan bekerja sama dengan BPS untuk melakukan sensus, tidak untuk menghitung jumlah tapi untuk mendapatkan data UMKM berdasarkan by name by address,” kata Teten.

Menurutnya, PP 7/2021 juga mengatur tentang pengalokasian 30 persen area infrastruktur publik bagi koperasi dan UMKM.

Baca juga: LPDB-KUMKM Support Permodalan Untuk Dua Koperasi di NTB

Mengenai poin ini, dia mengatakan KemenkopUKM akan bekerja sama lintas kementerian/lembaga karena pengelolaannya di luar KemenkopUKM dan akan dituangkan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB).

MenkopUKM mengharapkan masuknya koperasi dan UMKM ke infrastruktur publik seperti bandara, rest area, dan stasiun kereta api akan meningkatkan daya saing dan omzet pelaku UMKM.

“Misalnya, UMKM yang masuk ke bandara akan melalui kurasi sehingga bersaing dengan produk-produk lain yang dipamerkan di sana,” kata Teten.

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Reynas Abdila
Editor: Sanusi
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas