Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan data kesehatan di beberapa negara dibobol untuk mencuri informasi pribadi. 

Sri Mulyani mengatakan, beberapa yang data kesehatannya sudah dibobol termasuk di negara maju seperti Amerika Serikat hingga Inggris. 

"Jangan lupa, Amerika dibobol seluruh data ASN-nya, Inggris data BPJS Kesehatannya dibobol juga. Singapura juga sama, ini adalah sesuatu terkait regulasi, keamanan," ujarnya dalam acara "Indonesia Data and Economic Conference 2021" secara virtual, Selasa (23/3/2021). 

Menurut dia, bahkan menteri seperti dirinya juga bisa memiliki risiko pencurian data pribadi, khususnya soal kesehatan lewat vaksinasi. 

Baca juga: Sri Mulyani Sebut Transformasi Digital Tingkatkan Kepatuhan Perdagangan Dunia 

"Apakah orang kalau submit nama saya, saya divaksin, umurnya berapa, punya komorbid tidak, itu data privasi, apa diproteksi? Siapa yang mengelola? Keamanannya?" kata Sri Mulyani. 

Baca juga: Tahun Ini Kementerian Keuangan Tutup Defisit APBN Lewat Utang, Nilainya Rp 6.361 Triliun

Kendati demikian, dia menilai perkembangan teknologi bisa menjadi nilai positif ketimbang hanya memanfaatkannya untuk mengambil data pribadi. 

"Teknologi digital bisa meningkatkan produktivitas kerja, 7 kali sepekan, tidak ada office hour. Namun, itu hanya untuk yang punya kapasitas edukasi dan skill," pungkasnya.

Kendala 1 Juta Vaksin

Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Penanganan Covid-19 Brigjen TNI (Purn) dr. Alexander K Ginting mengungkapkan terdapat sejumlah kendala pemerintah dalam mencapai target vaksinasi 1 juta orang perhari.

Faktor infrastruktur dan vaksinator masih menjadi hambatan percepatan pemenuhan target tersebut.

"Yang menjadi persoalan kecepatan untuk satu juta perhari ini masih terhambat di infrastruktur, terhambat di vaksinator tapi bukan berarti pemerintah lalai," ujar Alexander  dalam Webinar dan Rilis Survei SMRC, Selasa (23/3/2021).

Alexander mengatakan kendala ini akan menjadi catatan bagi pemerintah dalam melakukan vaksinasi Covid-19.

"Tapi memang ini karena pengalaman, jam terbang dan ini juga harus menjadi catatan kita semua," tutur Alexander.

Pemerintah menargetkan masyarakat Indonesia mencapai kekebalan kawanan atau herd imunity melalui vaksinasi.

Baca juga: Rencana Masjid Dijadikan Lokasi Vaksinasi, Komisi VIII: Tidak Perlu Diributkan

Menurut Alexander, pemerintah menginginkan agar masyarakat memiliki proteksi dari virus ini.

"Targetnya adalah bahwa setiap orang yang ada di Indonesia sudah mempunyai proteksi antara 60 sampai 70 persen. Ini yang harus disampaikan message, messagemya itu adalah proteksi. Proteksi yang diperoleh dengan adanya imunitas dengan pemberian vaksin," ucap Alexander.

Meski begitu, disiplin menjalankan protokol kesehatan dan perilaku 3M harus terus dilakukan oleh masyarakat.