Laporan Wartawan Tribunnews, Bambang Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bank Indonesia mendukung Pemerintah dalam mengakselerasi digitalisasi penyaluran Bantuan Sosial (bansos), atau juga dikenal sebagai G2P (Government to Person) 4.0.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menjelaskan, akselerasi tersebut dilakukan melalui 5 langkah penguatan aspek pada sistem pembayaran yang mengedepankan prinsip cepat, mudah, murah, aman, dan andal.

Baca juga: Opsi IPO Dinilai Mampu Percepat Pertumbuhan Perusahaan Fintech

"Pertama, penguatan infrastruktur sistem pembayaran untuk mendukung transaksi penyaluran bansos," jelas Perry dalam keterangannya, (7/4/2021).

"Kedua, interkoneksi layanan pembayaran baik di kanal pembayaran digital maupun di agen/merchan," lanjutnya.

Perry melanjutkan, yang ketiga adalah keamanan, artinya akses dana dilindungi oleh dua faktor otentikasi, yaitu user dan kata kunci (password). Password ini dapat berupa kombinasi angka atau penggunaan biometric seperti sidik jari dan wajah.

Keempat, penggunaan multichannel atau dapat menggunakan berbagai instrumen dan kanal seperti kartu atau HP, hingga QR Code Indonesian Standard (QRIS).

Baca juga: Pulihkan Ekonomi, Menko Luhut Ajak Masyarakat Belanja Produk Dalam Negeri Pakai QRIS

Kelima, perluasan outlet tempat transaksi dana bansos, seperti agen Laku Pandai atau Layanan Keuangan Digital, merchant, dan ATM.

Perry juga menyampaikan, pihaknya akan memperkuat ekosistem sistem pembayaran guna mendukung G2P 4.0.

Hal tersebut antara lain melalui akselerasi implementasi QRIS, mengembangkan BI FAST, dan menghubungkan bank dengan fintech melalui standar Open Application Programming Interfaces (Open API) pembayaran.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, menyampaikan bahwa digitalisasi penyaluran bansos dapat memberikan kemudahan dalam distribusi/penyaluran.

Digitalisasi tersebut juga memudahkan pemantauan penyaluran bansos kepada penerima manfaat.