Laporan Wartawan Tribun Network, Willy Widianto 

 
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keputusan pemerintah melarang mudik saat Idul Fitri tahun ini dinilai untuk mencegah krisis ekonomi berkepanjangan. Jika penularan covid-19 masih terus naik, pemulihan ekonomi akan semakin sulit.

Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno menilai pelarangan mudik lebaran merupakan kebijakan yang tepat dan efektif. Hendrawan mengatakan, bukti menunjukkan bahwa setiap setelah masa libur panjang dan mobilitas penduduk besar, angka keterpaparan covid-19 meningkat. 

"Ini menunjukkan bahwa kesadaran terhadap protokol kesehatan belum sampai tingkat yang memadai," kata Hendrawan Supratikno kepada wartawan, Sabtu (10/4/2021).

Dia berpendapat, epidemiolog selalu menekankan arti penting pencegahan. Karena sekali salah langkah, sistem kesehatan akan ambrol. Kebijakan untuk menekan kasus Covid-19 yang selama ini sudah dijalankan menjadi sia-sia. Dampak lainnya terhadap perekonomian.

Baca juga: Bos Sriwijaya Air: Larangan Mudik Memukul Bisnis Jasa Transportasi Udara

"Bila ekonomi membeku, upaya memanaskannya butuh biaya lebih besar lagi," kata Hendrawan Supratikno.

Hendrawan menjelaskan pemerintah sudah membuat Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang anggarannya sangat besar.

Baca juga: Pelabuhan Penyeberangan ASDP Tetap Beroperasi untuk Angkutan Logistik Selama Periode Larangan Mudik

"Tinggal dijalankan dengan penuh kesungguhan, didasarkan atas data yang akurat, dan diawasi dengan baik pelaksanaannya," pungkasnya.

Anggota Komisi XI DPR Puteri Anetta Komarudin mengatakan perlu dipahami bersama bahwa kebijakan larangan mudik sebagai langkah untuk mengantisipasi lonjakan kasus penularan covid-19, terutama bagi kelompok lanjut usia yang rentan tertular.

Pengalaman libur panjang sebelumnya terbukti diikuti dengan peningkatan kasus positif Covid-19.

"Begitu kita dapat mengendalikan pandemi ini, harapannya turut menjaga daya tahan ekonomi," kata Puteri.

Untuk menjaga geliat ekonomi, pemerintah perlu terus memacu kinerja konsumsi dan daya beli masyarakat.

Belanja pemerintah melalui pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 akan sangat bermanfaat untuk menumbuhkan sisi permintaan. 

"Langkah ini juga perlu didorong dengan percepatan penyaluran jaring pengaman sosial seperti PKH dan kartu sembako. Termasuk, pengoptimalan insentif fiskal dalam program PEN bagi sektor yang rentan terdampak seperti pariwisata dan transportasi. Tujuannya agar konsumsi rumah tangga bisa bekerja optimal, sekaligus menjaga kelangsungan dunia usaha ditengah pembatasan mobilitas sementara ini," ungkapnya.

Untuk itu, menurut dia, pemerintah perlu memastikan agar kebijakan larangan mudik ini terlaksana dengan konsisten. "Termasuk dibarengi dengan pengawasan dan penindakan sesuai ketentuan yang berlaku," pungkasnya.(Willy Widianto)