Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Retail Banking Bank Syariah Indonesia (BSI) Kokok Alun Akbar menyatakan BSI telah menyalurkan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) usai resmi merger pada 1 Februari 2021.

BSI mendapat kuota 14.100 unit rumah subsidi yang akan dibiayai sepanjang tahun ini.

"Di tahun 2021 kami mengemban tugas untuk menyalurkan 14.100 unit atau senilai Rp2 Triliun. Sampai Maret 2021 pembiayaan FLPP terus tumbuh positif dan kualitas yang terjaga baik," ucap Kokok saat pembukaan Ramadhan Fest 2021, Selasa (13/4/2021).

Bank legacy BRIS ini telah menyalurkan pembiayaan FLPP sejak 2012, dan hingga 2020 realisasi FLPP sebesar Rp4,8 triliun untuk 38.089 unit rumah.

Baca juga: Aset BPR Syariah Disebut Lampaui Pertumbuhan Industri Perbankan Umum

Kokok menjelaskan pada 31 Maret 2021 outstanding FLPP sebesar Rp4,49 triliun dengan 42.357 unit rumah.

"FLPP menjadi komitmen kami sebagai tugas membantu masyarakat yang membutuhkan rumah. Kami yakin dengan sinergi dan inovasi digital banking program satu juta rumah yang ditargetkan pemerintah akan tercapai," imbuhnya.

Baca juga: Subsidi Perumahan, Kementerian PUPR Sosialisasikan e-FLPP 2.0 dan SiPetruk

Sementara Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Arief Sabaruddin menyampaikan selamat kepada calon debitur 1.500 kartu keluarga yang mengikuti akad KPR massal.

"Mudah-mudahan di 1 Ramadhan bisa langsung menghuni rumah barunya setelah akad hari ini," ucap Arief.

Dia menekankan bahwa fasilitas yang diterima oleh para debitur BSI pada hari ini adalah bentuk perhatian pemerintah.

FLPP memiliki nilai tambah bagi debitur yakni margin keuntungan hanya sekitar 5 persen. 

"Dibandingkan dengan yang tidak diberikan bantuan pemerintah sangat jauh. Artinya dengan bantuan pemerintah teman-teman debitur ini akan mengangsur rumahnya setiap bulan sekitar 1 jutaan. Kalau tenornya 15-20 tahun. Kalau tanpa bantuan pemerintah mungkin angsuran bisa menjadi 2,4 juta," kata dia.

Pihaknya berpesan agar rumah ini dijaga karena hanya sebagian besar yang bisa mendapatkan bantuan atau baru 20 persen dari backlog total kebutuhan 800 ribu unit rumah per tahun.