TRIBUNNEWS.COM, MAJALENGKA - Para petani di Majalengka, Jawa Barat, tidak perlu khawatir menyambut musi tanam kedua di tahun ini. Sebab, stok pupuk bersubsidi dijamin aman dan siap membantu aktivitas petani.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan, ketersediaan pupuk subsidi harus dimanfaatkan petani untuk meningkatkan produktivitas.

"Pemerintah sedang berupaya menggenjot produktivitas pertanian untuk menjaga ketahanan pangan. Oleh karena itu, pemerintah mendukung petani dengan pupuk bersubsidi," katanya, Sabtu (17/4/2021).

Baca juga: Tiba di Cilacap untuk Panen Raya, Anies Sempatkan Mampir ke Pantai Penyu

Sementara Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian, Sarwo Edhy, mengatakan pupuk bersubsidi tidak hanya diharapkan bisa berdampak pada peningkatan produktivitas.

"Tetapi juga meningkatkan produksi pangan dan komoditas pertanian, melindungi petani dari gejolak harga pupuk, mendorong penerapan pemupukan berimbang, juga memberikan jaminan ketersediaan pupuk," katanya.

Dalam pendistribusiannya, pupuk subsidi memegang prinsip 6T atau 6 Tepat.

Baca juga: Di Sumsel, Mentan SYL Panen dan Gerakan Serap Gabah

"Prinsip distribusi pupuk subsidi yang diterapkan adalah 6T alias 6 Tepat, yaitu Tepat Jenis, Tepat Mutu, Tepat Jumlah, Tepat Tempat, Tepat Waktu, Tepat Harga, dan Tepat Sasaran," terangnya.

Kepastian ketersediaan pupuk bersubsidi di Majalengka, disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kabupaten Majalengka, Iman Firmansyah.

Menurutnya, stok pupuk bersubsidi jenis urea musim tanam kedua ada penambahan dari 25.671 ton  menjadi 36.590 ton, atau ada penambahan 10.839 ton.

Sedangkan untuk jenis SP 36, semula dari 4.200 bertambah menjadi 5.806 seiring penambahan 1.606 ton. Adapun untuk jenis ZA juga kebutuhan 10.481 ton menjadi 11.583 ton, karena penambahan 1.102 ton.

“Bulan Desember tahun kemarin tercatat sudah 4.226 ton. Jumlah tersebut dinilai tidak ada kekurangan karena sesuai dengan kartu tani,” jelasnya.

Pupuk bersubsidi tersedia di setiap pengecer dengan kuantitas 2 ton itu harus ada. Hal itu sudah menjadi aturan kebijakan pemerintah. Harga penjualan juga harus berdasarkan HET.