Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dinilai tidak perlu  menyembunyikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lagi apapun hasilnya. 

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, solusinya adalah fokus saja memperkecil defisit, tidak perlu bawa perasaan dengan kritik dari publik. 

"Solusi untuk kecilkan defisit APBN dengan lakukan pemangkasan belanja ke sektor yang birokratis yakni belanja barang dan belanja pegawai," ujarnya melalui pesan singkat kepada Tribunnews, Senin (26/4/2021). 

Bhima juga menyarankan, agar menkeu memangkas pos belanja pembayaran bunga utang dengan negosiasi ulang atau renegosiasi. 

Baca juga: Melonjak 89,7 Persen, Defisit APBN Tembus Rp 144,2 Triliun hingga Maret 2021

"Caranya pemerintah bisa renegosiasi utang dengan kreditur bilateral atau multilateral. Intinya minta pengurangan bunga utang, bahkan penghapusan pokok utang," katanya. 

Baca juga: Ekonom Soroti Transparansi Menkeu soal Defisit APBN

Solusi berikutnya, dia menambahkan, yaitu soal menaikkan rasio pajak yang saat ini cuma 8 persen atau terendah dalam 8 tahun terakhir. 

"Mau tidak mau rasio pajak harus naik dengan cara insentif pajak dikaji ulang, misalnya bagi-bagi diskon tarif PPH Badan dievaluasi lagi. Naikkan rasio pajak bisa juga dengan mendorong penyidikan terhadap pengemplang pajak korporasi kakap, ini masalah political will saja," pungkas Bhima.