Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pemerintah Naikkan Pinjaman KUR Tanpa Jaminan, Komisi XI Usulkan Pendampingan

PKS meminta harus ada kuota atau porsi yang jelas, serta jaminan kemudahan akses pembiayaan khususnya untuk KUR mikro dan ultra mikro. 

Pemerintah Naikkan Pinjaman KUR Tanpa Jaminan, Komisi XI Usulkan Pendampingan
TRIBUNNEWS.COM/HO
Direktur Wholesale Risk and Asset Management PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Elisabeth Novie Riswanti mendampingi Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani meninjau salah satu debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dibina Bank BTN di Kendal, Jawa Tengah, Kamis (25/3)/2021. Di Jawa Tengah, Bank BTN telah menyalurkan Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) program penjaminan senilai Rp32,6 miliar hingga akhir Desember 2020. Sebagai bank spesialis pembiayaan perumahan, Bank BTN memfokuskan penyaluran kredit UMKM ke pelaku usaha di sektor housing dan housing related. TRIBUNNEWS/HO 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Anis Byarwati berharap kenaikan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan dari Rp 50 juta menjadi Rp 100 juta, dapat mendorong pembiayaan di tengah lesunya penyaluran kredit.

"Sudah saatnya pemerintah menambah dan merevisi kebijakan pelaksanaan KUR. Tentu saja ini penting dilakukan untuk memperjelas keberpihakan pemerintah terhadap UMKM, terutama untuk segmen mikro dan ultra mikro," ujar Anis saat dihubungi, Rabu (5/5/2021).

"Seharusnya ini juga bisa menjadi motor penggerak untuk meningkatkan permintaan kredit ke depan," papar Anis.

Anis memberikan delapan catatan kepada pemerintah setelah menaikkan nilai KUR tanpa jaminan. 

Pertama, kata Anis, perlu ditegaskan bahwa sektor UMKM memang mempunyai peran yang cukup signifikan dalam perekonomian, terlebih pada negara berkembang seperti Indonesia

Baca juga: Ketua DPD RI Dukung Rencana OJK Hapus Kredit Macet UMKM

 
Kedua, kondisi makroekonomi Indonesia, seperti produk domestik bruto (PDB) dan inflasi juga ikut mempengaruhi permintaan kredit UMKM. 

Baca juga: Kuartal I, Penyaluran Kredit Bank Mandiri Tumbuh 9,1 Persen

"Untuk itu pemerintah berkewajiban menjaga pertumbuhan GDP (produk domestik bruto), dan Bank Indonesia selaku otoritas moneter bertugas menjaga inflasi yang rendah dan stabil untuk meningkatkan permintaan kredit UMKM," ujarnya.

Baca juga: OJK: Pertumbuhan Kredit Mulai Membaik Ditopang Relaksasi PPnBM

 "Ketiga, sudah kewajiban dari pemerintah untuk bisa menyediakan akses KUR yang semakin mudah bagi pelaku UMKM," sambung politikus PKS itu. 

Keempat, Anis meminta harus ada kuota atau porsi yang jelas, serta jaminan kemudahan akses pembiayaan khususnya untuk KUR mikro dan ultra mikro. 

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Choirul Arifin
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas