Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Lebaran 2021

Presiden dan Menkeu Satu Suara Soal THR untuk ASN/PNS: Tidak Ada Tunjagan Kinerja

Dia mengatakan, sesuai dengan regulasi, semua ASN menerima THR yang tidak ada komponen tunjangan kinerja di dalamnya.

Presiden dan Menkeu Satu Suara Soal THR untuk ASN/PNS: Tidak Ada Tunjagan Kinerja
TRIBUN JABAR/ZELPHI
Petugas kesehatan melakukan penyuntikan vaksin covid-19 Sinovac pada lengan Aparat Sipil Negara (ASN) di Gedung B Komplek Perkantoran Pemkot Cimahi, Jalan Raden Demang Hardjakusumah, Kota Cimahi, Jawa Barat, Senin (01/03/2021). (Tribun Jabar/Zelphi) 

Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail 

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Kantor Staf Presiden menyatakan, pemerintah satu suara dalam menetapkan tunjangan hari raya (THR) bagi ASN/PNS. 

Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Panutan S. Sulendrakusuma mengatakan bahwa antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani sependapat dalam menentukan THR ASN. Semua komponen pemerintah satu suara, mengacu pada regulasi yang sama, yaitu PP 63/2021 dan PMK 42/2021.

“Jadi tidak benar jika ada yang mengatakan bahwa terdapat perbedaan pendapat antara Presiden dengan Menkeu terkait THR ASN,” kata Panutan S. Sulendrakusuma, Rabu (5/5/2021).

Ia menjelaskan, PMK 42/2021 merupakan juknis bagi PP 63/2021, penyusunannya mengacu pada PP 63, oleh karena itu isinya dijamin konsisten. 

Bahkan, kata Panutan, tidak ada perbedaan antara dua regulasi tersebut.

Baca juga: Tito Minta PNS Bersyukur Terima THR Tanpa Tunjangan Kinerja

Meski begitu, seperti regulasi lainnya, selalu ada diskusi antara pihak-pihak terkait sebelum diputuskan dalam sidang kabinet dan diformalkan dalam bentuk regulasi.

“Dalam proses diskusi tersebut, mungkin saja ada perbedaan ide. Itu hal yang sangat normal,” jelas Panutan.

Baca juga: Zulhas Ingatkan Pemerintah Ikut Perhatikan THR Buruh

Sebagai regulasi, PP 63 dan PMK 42 tentu saja berlaku umum. Panutan menerangkan, semua ASN di berbagai K/L menerima THR dengan mengikuti ketentuan yang sama.  “Tidak ada keistimewaan bagi K/L tertentu,” ungkapnya.

Baca juga: ASN Buat Petisi THR Kecil, Komisi XI DPR: Ada Ketidakadilan

Dia mengatakan, sesuai dengan regulasi, semua ASN menerima THR yang tidak ada komponen tunjangan kinerja di dalamnya.

Dia menjelaskan alasan tidak dimasukannya tunjangan kinerja ke dalam komponen THR 2021 (juga 2020), sebagaimana dijelaskan oleh Menkeu. 

Menurut Panutan, penyebab utamanya adalah kondisi keuangan negara yang memang tengah mengalami tekanan akibat pandemi Covid-19.

“Sehingga tidak bijaksana jika kita membandingkannya dengan THR 2019. Kita semua tahu, tahun 2019 merupakan kondisi sebelum Covid-19,” papar Panutan.

Di sisi lain, Pemerintah tentu memahami kebutuhan para ASN, sebagaimana kebutuhan masyarakat pada umumnya, apalagi mendekati Lebaran. Tapi untuk saat ini, kata Panutan, itulah yang dapat diberikan oleh pemerintah setelah mempertimbangkan berbagai hal.

Ikuti kami di
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Choirul Arifin
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas