Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Bisnis

YLKI, Ekonom dan Wakil Rakyat Kompak Menolak Aturan Baru Cek Saldo dan Tarik Tunai di ATM Link

Biaya transaksi ini akan diberlakukan kepada nasabah Bank Himbara yang bertransaksi di ATM Bank Himbara lainnya atau ATM dengan tampilan ATM Link.

Editor: Choirul Arifin
zoom-in YLKI, Ekonom dan Wakil Rakyat Kompak Menolak Aturan Baru Cek Saldo dan Tarik Tunai di ATM Link
TRIBUNNEWS.COM/RIA A
Ketua YLKI Tulus Abadi 

"Selain dapat menggunakan Internet Banking BRI, salah satu layanan digital banking BRI yang dapat digunakan adalah aplikasi BRImo," pungkasnya.

Sapi Perah

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengkritik keras adanya rencana perubahan biaya layanan transaksi di ATM Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA). Menurut Ketua YLKI, Tulus Abadi, penerapan biaya administrasi ini harus segera ditolak.

Dalam hal ini, menurut Tulus, para konsumen dijadikan 'sapi perah' atau sumber pendapatan di tengah kondisi sulit pandemi Covid-19.

"Harus kita tolak karena itu artinya mau menangnya sendiri, hanya menjadikan biaya admin Bank termasuk cek saldo sebagai sumber pendapatan," jelas Tulus.

"Ini tidak pantas. Apalagi saat pandemi seperti ini," sambungnya.

Anggota Komisi XI DPR Kamrussamad juga menyikapi keputusan bank Himbara menarik biaya cek saldo, dan tarik tunai bagi nasabahnya yang transaksi di ATM Link mulai 1 Juni 2021.

Berita Rekomendasi

"Akan memberikan dampak ekonomi biaya tinggi, beban baru nasabah," kata Kamrussamad.

Politikus Gerindra itu pun berjanji akan menanyakan hal tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator bank di tanah air.

"Kami akan tanyakan ke OJK, apa landasan regulasibdan hukum dari kebijakan tersebut. Apa sudah diperhitungkan beban baru yang akan ditanggung nasabah," paparnya.

Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno menilai keputusan bank Himbara menarik biaya cek saldo dan tarik tunai di ATM Link, sama saja menambah beban masyarakat bawah.

"Bila biaya jasa-jasa semakin mahal (dengan alasan investasi teknologi digital besar), maka kelompok masyarakat bawah akan terpukul," kata Hendrawan Supratikno.

"Sudah saldo sedikit, dana habis disedot biaya administrasi dan aneka biaya transaksi," sambung politikus PDI Perjuangan itu.

Sementara jika asalan penarikan biaya transaksi tersebut untuk mendorong gerakan non tunai, Supratikno menyebut hal itu hanya berdampak ke masyarakat kelas menengah atas.

Halaman
123
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas