TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah berencana menghapus bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium pada tahun depan, sebagai upaya mengurangi gas buang emisi kendaraan bermotor.

Rencana penghapusan Premium terdapat dalam paparan Menteri ESDM Arifin Tasrif saat rapat dengan Komisi VII DPR di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (2/6).

Diketahui pada tahun 2022, pemerintah hanya akan memberikan subsidi untuk BBM jenis solar dan minyak tanah.

Baca juga: Anggota Komisi VII Minta Pemerintah Tak Hapus Premium Tahun Depan

Anggota Komisi VII DPR Mulyanto pun mempertanyakan Premium yang tidak ada dalam daftar yang diberikan subsidi oleh pemerintah pada tahun depan.

"Premium tidak ada di daftar subsidi. Apakah berarti pada 2022, Premium resmi dihapuskan?," tanya Mulyanto ke Arifin.

Arifin menyebut, keberadaan Premium akan dikurangi di daerah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali), tetapi di luar pulau Jawa masih tetap dilakukan penyaluran Premium.

"Premium ini memang disebabkan masalah emisi. Sebagai gantinya untuk Jamali masuk Pertalite, karena Pertalite lebih ramah lingkungan," ucap Arifin.

"Berarti untuk di luar Jamali, tetap seperti sekarang ini, secara resmi tidak dihapuskan. Itu kesimpulan saya," timpal Mulyanto.

Baca juga: Tahun Depan, Pemerintah Bakal Hapus BBM Jenis Premium?

Rencana penghapusan Premium yang beroktan 88 sudah lama digaungkan pemerintah, bahkan awalnya pada 2021 akan diterapkan.

Namun, sampai saat ini Premium masih ada di sejumlah SPBU.

Penghapusan Premium merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 20 Tahun 2017.

Aturan itu mensyaratkan standar baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor sesuai dengan standar Euro 4, sehingga BBM yang digunakan untuk uji emisi agar minimal mengikuti RON minimal 91 atau CN minimal 51.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan akan mengikuti kesepakatan global untuk menekan kenaikan suhu bumi yang disebabkan emisi. Satu di antaranya penggunaan BBM berjenis premium.

"Aturan baru KLHK kita harus mengikuti kesepakatan global di mana dunia sepakat kurangi kenaikan temperatur yang disebabkan oleh emisi," kata Arifin.

Baca juga: Hasil Sidak Camat Cisarua ke Kedai Viral Jual Mie Instan Rp 54 Ribu, Pengelola Akui Salah Hitung 

Pemerintah lanjut Arifin juga berupaya mengurangi CO2 terkait pemakaian energi.

Maka dari itu, pihaknya akan menjalankan program tersebut secara bertahap dengan strategi khusus.

"Kita juga mempunyai target berapa juta ton CO2 yang harus kita kurangi dan tentu saja ini terkait pemakaian-pemakaian energi kita, untuk itu lah memang program ini akan secara bertahap kita laksanakan dengan juga strategi-strategi khusus yang memang harus diambil," ujarnya.

Merespon hal tersebut, Anggota Komisi VII DPR Mulyanto meminta pemerintah tidak mengahapus bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium di wilayah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) pada 2022.

"Kami meminta agar Premium ini tidak dihapus di tahun 2022, tetap dijalankan (pendistribusian Premium)," ujar Mulyanto.

Baca juga: Respon Menkes Sikapi Korupsi Masker dan Hasil Pemeriksaan 20 ASN Dinkes Banten yang Berniat Mundur

Menurutnya, ke depan pemerintah harus melakukan edukasi secara terus menerus kepada masyarakat terkait BBM ramah lingkungan di wilayah Jamali. 

Namun, seiring kondisi ekonomi masyarakat tertekan akibat pandemi Covid-19 maka Premium belum perlu dihapus.

"Daya beli masyarakat yang masih lemah, maka kami minta agar premium ini tidak dihapus. Masyarakat masih membutuhkan BBM murah," paparnya.(Tribun Network/sen/wly)