DJP Belum Bahas Soal RUU KUP
Neilmaldrin Noor mengatakan, RUU KUP masih belum dibahas, termasuk untuk poin petugas penyelidikan DJP bisa menangkap dan menyita harta tersangka.
Editor: Dewi Agustina
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan buka suara terkait Rancangan Undang-undang (RUU) Perubahan Kelima Atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor mengatakan, RUU KUP itu masih belum dibahas, termasuk untuk poin petugas penyelidikan DJP bisa menangkap dan menyita harta tersangka.
"Kami sampaikan bahwa RUU KUP masih menunggu pembahasan. Demikian yang bisa kami sampaikan, terima kasih," ujarnya melalui pesan singkat kepada Tribunnews, Senin (7/6/2021).
Diberitakan sebelumnya, pemerintah telah menyusun draft Rancangan Undang-undang (RUU) Perubahan Kelima Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
Dalam isi draft tersebut, kewenangan petugas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akan diperluas yakni bisa melakukan penangkapan dan penyitaan terhadap aset tersangka kasus pidana terkait perpajakan.
Baca juga: DJP Apresiasi Perusahaan Swasta Patuh Bayar Pajak
Menanggapi hal itu, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan, sebaiknya publik menunggu pernyataan resmi pemerintah agar lebih detil secara teknis.
"Nanti saja nunggu keterangan resmi ya Mas," ujarnya melalui pesan singkat kepada Tribunnews, Minggu (6/6/2021).
Adapun, sisi teknis ini ada di pasal 44 RUU KUP poin J yaitu menyatakan bahwa penyidik DJP bisa melakukan penangkapan dan/atau penahanan terhadap tersangka.
Selain itu, dalam poin K, penyelidik DJP bisa melakukan penyitaan dan/atau pemblokiran harta kekayaan milik Wajib Pajak, Penanggung Pajak dan/atau pihak lain yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
