Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Anwar Hafid angkat bicara mengenai krisis listrik yang masih terjadi di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.

Kali ini, Anwar yang merupakan mantan bupati Morowali itu mendesak Kementerian BUMN, khususnya sang menteri, untuk turun tangan.

"Menteri BUMN harus turun tangan, untuk mendesak PLN sebagai salah satu BUMN negara agar mengatasi krisis listrik di Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah yang sudah berlarut-larut," ujar Anwar kepada wartawan, Jumat (11/6/2021).

Anwar sendiri memahami jika PLN belum mampu mengatasi persoalan tersebut, karena transmisi listrik baru bisa diperkirakan selesai di tahun 2023.

Karenanya, anggota Komisi II DPR RI itu memberikan solusi kepada PLN untuk melakukan amandemen kontrak daya dengan PT IMIP untuk menambah pasokan daya minimal 10 mega watt.

"Karena masyarakat sangat menderita dengan kondisi krisis listrik yang memprihatinkan," tegas Anwar.

Baca juga: Menkeu Sri Mulyani: Tidak Mudah bagi PLN Beralih ke Pembangkit Listrik Energi Terbarukan

Lebih lanjut, Anwar mengharapkan Menteri BUMN Erick Thohir bisa membantu rakyat Morowali yang mengalami krisis listrik dengan mendesak PLN.

Sebab, Kabupaten Morowali adalah salah satu kabupaten penyumbang devisa negara dari proses hilirisasi nikel yang diandalkan bangsa ini.

Hanya saja, menjadi ironi ketika daerah yang dijuluki bintang dunia nikel justru rakyatnya mengalami krisis listrik. Anwar pun mengibaratkan hal ini seperti tikus mati di lumbung beras.

"Karena itu, saya berharap Menteri BUMN bisa mendesak PLN untuk membantu rakyat yang mengalami kesulitan akibat krisis listrik," kata Anwar.