Laporan Wartawan Tribunnews.com, Hasanudin Aco 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setelah libur Lebaran, kasus Covid-19 mengalami lonjakan besar. 

Beberapa daerah bahkan sampai kewalahan. 

Dengan kondisi ini, ada usulan agar pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) VIII Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, yang akan digelar 30 Juni 2021 di Kendari, Sulawesi Tenggara, ditunda saja. 

Hal ini sebagai antisipasi agar Munas Kadin, dengan agenda utama pemilihan ketua umum periode 2021-2026 itu, bisa berjalan baik, terhindar dari bahaya menjadi klaster baru Covid-19. 

Usulan itu antara lain disampaikan Ketua Kadin Jawa Tengah Kukrit Suryo Wicaksono, Ketua Kadin Jawa Timur Adik Dwi Putranto, Ketua Kadin Sumatera Utara  Ivan Batubara, dan Wakil Ketua Kadin DIY Wawan Harmawan. 

Tempat dan waktu Munas Kadin juga menjadi sorotan, akibat yang semula di Bali, 2-4 Juni 2021, pindah ke Kendari dan mundur menjadi 30 Juni 2021. 

Baca juga: Kadin Sebut Indonesia Butuh Banyak Pengusaha UMKM untuk Dongkrak Ekonomi

Padahal, fasilitas di Bali jauh lebih baik dari Kendari. Penanganan Covid-19 di Bali juga lebih baik. 

"Kalau saya berpendapat, lebih baik ditunda. Bukan semata soal tempatnya, tapi lebih pada faktor kesehatan. Saat ini, kasus Covid-19 nasional sudah hampir menembus 10.000 orang per hari dan secara keseluruhan hampir menembus 2 juta orang. Ini sangat menakutkan. Tidak baik Munas Kadin diselenggarakan di tengah kondisi ini," kata Kukrit, dalam keterangannya Selasa (15/6/2021).

Kukrit menyatakan, Munas Kadin akan dihadiri banyak orang dari seluruh Indonesia. Hitungannya, akan ada 400 orang berkumpul dalam arena Munas. 

"Saya ragu Munas Kadin akan mendapat izin. Sebab, jumlah peserta berpotensi membuat kerumunan. Ini dilarang pemerintah. Sangat berbahaya bagi para peserta," ucap Kukrit, mengingatkan.  

Senada dengan Kukrit, Ivan Batubara  menegaskan, kasus Covid-19 meningkat di mana-mana. Jangan sampai peserta yang datang dari berbagai wilayah membawa masalah baru di Kendari. Itu tidak sejalan dengan imbauan Pemerintah.   

"Sebaiknya dicari waktu dan tempat yang pas. Karena saat ini Covid-19 semakin mengganas. Kita harus patuhi anjuran Pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Jangan sampai kita datang ke Kendari justru membawa masalah bagi masyarakat setempat," ucap Ivan, sambil mengingatkan tempat penyelenggara Munas mesti netral.  

Adik Dwi Putranto berpendapat sama. Kata dia, alangkah baiknya Munas Kadin di Kendari ditunda. 

Selain kasus Covid-19 yang melonjak, fasilitas di Kendari juga terbatas. 

"Saya juga mendapat info, di rumah sakit Kendari, pasien Covid-19 terus meningkat. Begitu juga di wilayah Indonesia lainnya. Saran saya, Munas Kadin ditunda dan juga dipindahkan dari Kendari," ujar Adik Dwi Putranto. 

Ditambahkan Adik, usulan ini bukan persoalan menomorduakan Kendari. Tapi memang kondisinya tidak memungkinkan.

"Bali sebenarnya sudah tepat. 

Dunia usaha harus mendukung bangkitnya pariwisata dan perekonomian Bali yang terpuruk.  Jangan lupa, Bali itu etalasenya UMKM dari berbagai wilayah di Indonesia," ucapnya. 

Sementara itu, Kadin Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), melalui Wakil Ketua Umum Wawan Harmawan setuju jika Munas Kadin di Kendari ditunda, karena melonjaknya kasus Covid-19. 

Untuk pelaksanaan berikutnya, Yogyakarta siap menjadi tuan rumah. 

"Kadin DIY sangat sependapat dan setuju jika munas ditunda. Jangan sampai ada kesan teburu-buru dan justru menimbulkan klaster  baru.

Jika nanti tren Covid-19 mulai menurun, baru Munas Kadin kembali diagendakan, dan Yogyakarta siap menyelenggarkannya," papar Wawan.  

Wawan, menjelaskan, Kadin DIY sudah berkirim surat ke Ketua Umum Kadin Rosan P Roeslani dan mengajukan Yogyakarta siap sebagai tuan rumah Munas VIII Kadin. 

Surat ini ditandatangani Ketum Kadin DIY GKR Mangkubumi, 31 Mei 2021. 

"Yogyakarta siap menjadi tuan rumah Munas VIII Kadin. Kami bisa menggelar di area terbuka seperti di kawasan Prambanan ataupun di hotel-hotel bintang lima yag banyak di Yogyakarta," ucap Wawan.