Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - CEO/Managing Partner Grant Thornton Indonesia Johanna Gani mengatakan kebijakan Work from Bali (WFB) tidak hanya berdampak ke aspek ekonomi.

Menurutnya, WFB juga dinilai efektif membangun kembali tingkat keyakinan turis mancanegara terhadap Pulau Dewata yang aman dikunjungi.

“Kita perlu mengapresiasi upaya pemerintah untuk menggeliatkan dan menghidupkan sektor pariwisata yang selanjutnya akan menggerakkan roda perekonomian Bali secara keseluruhan,” kata Johanna di Jakarta, Selasa (15/6/2021).

Baca juga: IPOMI: Kebijakan Work from Bali Tidak Akan Berdampak Luas ke Transportasi Darat

Dia menekankan kebijakan Work from Bali juga dapat dilihat dari bagaimana upaya lokasi pariwisata dapat tetap hidup dalam situasi Covid-19.

“Diharapkan kebijakan ini berjalan dengan baik dan dapat diadaptasi di berbagai lokasi pariwisata lainnya di Indonesia untuk kembali berjalan normal dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan sebagai standar baru pelayanan pariwisata,” lanjut Johanna.

Baca juga: Menparekraf Ingin Kebijakan WFB Tepat Manfaat Dorong Pemulihan Parekraf Bali

Work from Bali secara psikologis, dengan pemerintah yang berani menempatkan ASN kementrian untuk bekerja dari Bali akan semakin memperlihatkan pariwisata di Pulau Dewata sudah terbiasa dan disiplin menjalankan protokol kesehatan saat melayani para wisatawan.

Partner dan Head of Assurance Grant Thornton Indonesia Hanny Prasetyo menambahkan bahwa Work from Bali jika dilakukan secara tepat juga mampu meningkatkan produktivitas ASN.

Hanny menuturkan banya hal-hal yang biasanya cukup membuat stres di Jakarta tidak ditemui di Bali, misalnya kemacetan dan polusi udara.

“Bali menawarkan kemudahan akses ke tempat terbuka seperti pantai selepas bekerja. Namun tentu hal-hal positif ini harus disertai dengan disiplin diri dan pemahaman bahwa program ini bukanlah liburan namun kesempatan untuk bekerja dengan suasana berbeda dan menghasilkan produktivitas lebih baik sambil membantu perekonomian Bali,” imbuh dia.

Pemerintah akan mewajibkan 25 persen aparatur sipil negara (ASN) di tujuh kementerian/lembaga di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk bekerja dari Bali.

Hal ini rencananya akan direalisasikan paling lambat pada kuartal III 2021.

Tujuh kementerian yang dimaksud adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Kementerian Investasi.

Lokasi awal yang dipilih untuk program Work from Bali adalah Nusa Dua.

Lokasi ini dipilih karena berada di bawah Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) atau Bali Tourism Development Corporation.