TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Adanya kesan intervensi atau campur tangan pemerintah dalam penyelenggaraan Munas Kadin di Kendari Sulawesi tenggara dengan menetapkan Arsjad Rasjid melalui musyawarah untuk mufakat sebagai ketua umum Kadin masa bakti 2021-2025 mendapat tanggapan dari Ketua umum Kadin DKI Jakarta Diana Dewi dan Ketua dewan pertimbangan Kadin DKI Wisnu Wahyudin Pettalolo.

Bagi Diana dipindahkannya lokasi musyawarah nasional atau munas yang semula di Bali menjadi di Kendari Sulawesi tenggara bukan karena hal yang tidak kondusif melainkan semata-mata karena alasan pandemi covid-19 mengingat tingkat penyebaran covid di Kendari relatif lebih rendah dan terkendali.

Baca juga: Ketua Kadin Dipilih lewat Musyawarah, Kadin Daerah: Ini Luar Biasa dan Layak Dicontoh

"Walaupun pemilihan ketua umum Kadin dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai kata mufakat, Kadin tetap akan menyelenggarakan Munas sesuai dengan AD/ART", jelas Diana Dewi di Bandara Halim Perdanakusumah Jakarta timur jelang bertolak ke Kendari pada Selasa (29/6/2021).

Bagi Diana Dewi yang merupakan ketua umum Kadin DKI Jakarta masa bakti 2019-2024, Presiden Joko Widodo melihat hal-hal yang tidak kondusif dimasa pandemi jika munas Kadin tetap dilaksanakan di Pulau Dewata Bali.

Baca juga: Arsjad Rasjid Ajak Jadikan Munas Kadin VIII Pendukung Pengembangan Potensi Daerah

"Melihat kondisi seperti ini, saat itu Presiden Joko Widodo memanggil Ketua umum Kadin sebelumnya Rosan Roeslani beserta dua calon ketua umum (caketum) Kadin yaitu Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie. Dengan menyertakan dua caketum, mungkin pada saat dipanggil oleh presiden, ada hal-hal yang didiskusikan dan mungkin itu adalah pilihan terbaik menurut Presiden Joko Widodo untuk kepentingan bangsa", papar Diana Dewi lagi.

Dengan adanya dua kubu yang berseberangan dalam kepengurusan Kadin periode 2021-2025, Diana Dewi tetap optimis jika roda organisasi maupun perekonomian akan berjalan lebih baik mengingat Kadin ini nantinya akan menjadi representasi dari seluruh pengusaha di Indonesia dan diharapkan membuat perekonomian di Indonesia bangkit kembali.

Baca juga: Kadin Kalbar dan Bengkulu Apresiasi Hasil Kesepakatan Anindya Bakrie dan Arsjad Rasjid

Dengan visi misi inklusiv dan kolaboratif yang digaungkan oleh Arsjad Rasid sebagai ketua umum Kadin yang baru, Diana Dewi optimis Kadin daerah yang tersebar diberbagai provinsi dapat diberdayakan kembali.

Dibawah kepemimpinan Arsyad, sebagai ketua umum Kadin DKI, di sisa masa jabatannya yang akan berakhir pada 2024, Diana Dewi mengaku akan memberdayakan UMKM, menjadikan pengusaha kecil menjadi pengusaha menengah dan menjadikan pengusaha menengah menjadi pengusaha besar.

Senada dengan Diana Dewi, Ketua dewan pertimbangan Kadin DKI Wisnu Wahyudin Pettalolo mengungkapkan bahwa silang pendapat mengenai lokasi Munas baik di Bali seperti yang diminta kubu Anindya Bakrie maupun Kendari seperti yang diminta kubu Arsjad merupakan hal biasa dalam alam demokrasi.

"Bangsa Indonesia yang berpegang teguh pada budaya demokrasi yang dewasa dan cerdas, bagaimana pun sosok Arsjad maupun Anindya, keduanya adalah harapan bangsa untuk memajukan Kadin kedepannya", ungkap Wisnu yang juga sebagai Sekjen di DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia atau Aptrindo.

Dengan adanya dua kubu yang berseberangan dalam kepengurusan Kadin periode 2021-2025, Wisnu Wahyudin menegaskan agar semua pihak duduk bersama, saling menimbang seperti apa dan bagaimana roda organisasi Kadin kedepannya.

"Bagaimanapun kita dan para pihak yang berseberangan ada dalam satu wadah yang bernama Kadin yang merupakan wadah dari berbagai dunia usaha dan industri. Untuk hajat 5 tahun kedepan tentu proses komunikasi harus dijalankan", tutup Wisnu.