Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom Universitas Gajah Mada (UGM) Eko Suwardi mengatakan, pemerintah harus memperluas jangkauan warga yang terekam dalam sistem administrasi pajak demi menggenjot pemegang nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan penerimaan pajak ke depannya.

Berbicara dalam rapat bersama Komisi XI DPR, Senin (12/7/2021), dia mengatakan mahasiswa asing yang memulai belajar di Australia dan akan menjalani masa Ospek, salah satu persyaratannya harus memiliki NPWP.

Sementara, di Amerika Serikat ada social security number yang diwajibkan bagi warga negara asing yang tinggal di sana, tidak peduli yang bersangkutan memiliki penghasilan atau tidak.

"Yang penting masuk dulu ke dalam sistem pajak mereka. Kalau nanti pada saatnya saya memenuhi persyaratan harus bayar pajak akan kena pajak. Kalau tidak, sebaliknya akan diberikan tax refund," kata Eko.

Baca juga: Ekonom UI: Penerimaan Pajak Merosot karena Jumlah NPWP Stagnan

Dia menilai setiap warga negara Indonesia harus menjadi penopang penerimaan pajak, misalnya, melalui pembelian ataupun penjualan barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak (JKP).

Baca juga: Kemenkeu Sebut Pandemi Bikin Rasio Perpajakan Kontraksi Minus 2 Persen

Begitu juga untuk mereka yang memiliki penghasilan penghasilan kena pajak (PKP) tertentu apabila memenuhi persyaratan ketentuan perundangan yang berlaku yang bersangkutan harus dengan sendirinya melaporkan dan memperoleh NPWP.

"Itu kan harusnya begitu," kata dia.