Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengancam akan memberikan sanksi apabila ada yang melakukan praktik ekspor benih bening lobster (BBL).

Tak tanggung-tanggung, ancaman sanksi yang diberikan adalah sanksi pidana.

Kepala Pusat Karantina Ikan KKP Riza Priyatna menegaskan, aturan sanksi tersebut sudah jelas tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 17 tahun 2021 pasal 19 ayat 1.

Baca juga: Permen KP Nomor 17/2021 Terbit, Pengusaha Sebut Bisa Dorong Pertumbuhan Budidaya Lobster

Sebagai informasi, peraturan tersebut menjelaskan tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan di wilayah negara Republik Indonesia.

“Di Permen (peraturan Menteri) 17 tahun 2021 dengan pasal 19 terkait ketentuan sanksi, bahwa setiap orang dilarang melakukan pengeluaran BBL keluar wilayah Indonesia,” jelas Riza dalam bincang-bincang secara virtual, Selasa (13/7/2021).

“Apabila dilanggar, ketentuannya adalah ketentuan pidana,” sambungnya.

Kemudian, Riza melanjutkan, setiap orang yang melakukan penangkapan, pembudidayaan, lalu lintas dan/atau pengeluaran BBL hingga lobster dalam kondisi tidak sesuai dengan ketentuan, maka akan dikenakan sanksi administratif.

Diantaranya seperti peringatan atau teguran tertulis, denda administratif, pembekuan dokumen perizinan berusaha, dan atau pencabutan dokumen perizinan berusaha.

Benih Lobster Boleh Ditangkap, tapi Tidak Boleh Diekspor, KKP: Hanya untuk Riset dan Budidaya

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Muhammad Zaini mengatakan, benih bening lobster diperbolehkan untuk ditangkap, tetapi hanya untuk kepentingan riset dan budidaya.

Muhammad Zaini juga kembali menegaskan penangkapan benih bening lobster dilarang keras apabila diperdagangkan untuk kegiatan ekspor.

Sebagai informasi, hal tersebut telah tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 tahun 2021.

Baca juga: Selama 7 Bulan, KKP Gagalkan Penyelundupan Benih Lobster Senilai Rp138,44 Miliar

“Benih bening lobster tidak boleh diperdagangkan untuk diekspor. Boleh ditangkap, tapi untuk kepentingan riset dan kepentingan budidaya,” jelas Zaini dalam bincang-bincang secara virtual, Selasa (13/7/2021).

“Ini sudah prinsip di dalam peraturan Menteri nomor 17,” sambungnya.

Zaini melanjutkan, terkait penangkapan benih bening lobster untuk pembudidayaan, hanya dapat dilakukan untuk pembudidayaan di wilayah dalam negeri.

Penangkapan benih bening lobster harus memperhatikan estimasi potensi sumber daya, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya.

Kemudian lanjut Zaini, penangkapan benih bening lobster hanya dapat dilakukan oleh nelayan kecil yang terdaftar dalam kelompok nelayan di lokasi penangkapan, dan telah ditetapkan oleh Dinas Provinsi.

Nelayan Kecil yang dimaksud adalah harus mengajukan pendaftaran kepada Lembaga Online Single Submission (OSS), baik secara langsung atau dapat difasilitasi oleh Dinas.

Kemudian, penangkapan harus menggunakan alat penangkapan ikan yang bersifat pasif dan ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Yang boleh menangkap adalah nelayan kecil, artinya tidak boleh menangkap BBL menggunakan kapal-kapal kecil dan nelayan kecil. Dan dia harus terdaftar dan mempunyai izin. Cukup mempunyai nomor induk pengusaha dan siap patuh terhadap aturan standard,” pungkasnya.

Permen KP Nomor 17/2021 Terbit, Pengusaha Sebut Bisa Dorong Pertumbuhan Budidaya Lobster

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono resmi melarang ekspor benih lobster lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021.

Menanggapi hal itu, Gabungan Pengusaha Lobster Indonesia (GPLI) yang terdiri dari puluhan pengusaha pembudidaya di dalam negeri, mengapresiasi dan mendukung Permen KP Nomor 17 Tahun 2021.

"Dengan terbitnya permen tersebut maka budidaya lobster dalam negeri akan semakin bergairah," kata Ketua Umum GPLI Gunawan Suherman, Selasa (6/7/2021).

Baca juga: Selama 7 Bulan, KKP Gagalkan Penyelundupan Benih Lobster Senilai Rp138,44 Miliar

Gunawan menyebut, Indonesia telah diberkati oleh Tuhan dengan kekayaan alam yaitu benih bening lobster yang berlimpah ruah sehingga dapat dimanfaatkan untuk budidaya lobster oleh masyarakat nelayan dan para pembudidaya di Indonesia.

"Kebijakan baru ini akan mendorong pertumbuhan budidaya lobster dan mendorong pertumbuhan ekonomi," ucap Gunawan.

Baca juga: KKP Terbitkan Prosedur Baru Menangkap Benih Bening Lobster di Alam

GPLI optimis Indonesia bisa menjadi negara pengekspor lobster hasil budidaya terbesar di dunia, sesuai dengan target yang dicanangkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono beberapa waktu yang lalu.

"GPLI mengajak semua pihak untuk bersama-sama mensukseskan Permen KP ini, sehingga dapat meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat nelayan dan para pembudidaya di Indonesia, serta mewujudkan Indonesia sebagai negara pengekspor lobster hasil budidaya terbesar di dunia," pungkasnya.

Peraturan Pengelolaan Lobster Terbit

Sebelumnya, pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dengan diundangkannya beleid yang diteken Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, maka pemerintah dengan tegas melarang aktivitas Ekspor Benih Bening Lobster (BBL).

"Peraturan Menteri (Permen) ini sudah mendapat nomor Berita Negara, sehingga secara resmi bisa saya umumkan kehadirannya dimana salah satu isinya dengan tegas melarang ekspor BBL," ujar Menteri Trenggono melalui akun Twitter @saktitrenggono, dikutip Kamis (17/6/2021).

Hal tersebut disampaikan Trenggono usai melakukan rangkaian kunjungan kerja di Indonesia bagian Timur. Diterbitkannya aturan itu merupakan upaya nyata merealisasikan janji yang pernah diucapkannya saat dilantik menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan pada Desember 2020 lalu.

"Saat itu, saya sudah menegaskan, BBL sebagai salah satu kekayaan laut Indonesia harus untuk pembudidayaan di wilayah NKRI," jelasnya.

Ia menambahkan, salah satu ketentuan yang diatur dalam Permen KP Nomor 17 Tahun 2021 adalah, kegiatan pembudidayaan BBL wajib dilakukan di wilayah provinsi yang sama dengan lokasi penangkapan BBL.

Untuk memudahkan petugas dan seluruh stakeholder dalam mengimplementasikan aturan baru ini, KKP sedang menyusun petunjuk-petunjuk teknis yang saat ini dalam proses finalisasi. Setelah aturan teknis terbit, selanjutnya Kementerian KP akan melakukan sosialisasi, pembinaan, dan supervisi secara berkala kepada pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan ke nelayan, untuk menyampaikan kejelasan regulasi/standar dalam pengelolaan BBL.

"Terakhir, saya mengharapkan melalui aturan baru ini, semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan BBL bisa menjadi sejahtera dalam mengelola kekayaan laut berbasis ekonomi biru. Mari bersama kita kawal implementasi dari aturan ini di lapangan nantinya," pungkas Menteri Trenggono.