Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Virus Corona

Ekonom: Penyekatan Termasuk Karantina, Pemberian Bantuan Wajib Hukumnya

Direktur CELIOS Bhima Yudhistira mengatakan, kondisi saat ini sebenarnya merupakan persyaratan dari karantina wilayah.

Ekonom: Penyekatan Termasuk Karantina, Pemberian Bantuan Wajib Hukumnya
Tribun Lampung/Deni Saputra
Warga melintas di antara pertokoan kawasan Pasar Tengah yang tutup pada hari pertama penerapan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kota Bandar Lampung, Lampung, Senin (12/7/2021). Pemerintah setempat melakukan penerapan PPKM Darurat khususnya di wilayah Bandar Lampung mulai Senin ini hingga 20 Juli 2021 mendatang dan mewajibkan pusat perbelanjaan untuk menutup operasionalnya guna memperketat aktivitas warga agar dapat menekan penyebaran virus Covid-19. Tribun Lampung/Deni Saputra 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menilai perluasan penyekatan dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat termasuk bagian dari karantina.

Direktur CELIOS Bhima Yudhistira mengatakan, kondisi saat ini sebenarnya merupakan persyaratan dari karantina wilayah.

Baca juga: Covid-19 Melonjak, Kemenag Minta Penyuluh Agama Sebarkan Informasi yang Tenangkan Masyarakat

"Berdasarkan UU Kekarantinaan Kesehatan 2018, seharusnya kondisi saat ini di mana terjadi penyekatan di suatu wilayah masuk kategori karantina," ujarnya melalui pesan singkat kepada Tribunnews, Kamis (15/7/2021).

Bhima Yudhistira

Direktur CELIOS Bhima Yudhistira (istimewa)

Karena itu, dia mengungkapkan, pemerintah hukumnya wajib memberikan kebutuhan pokok bagi masyarakat yang terkenal dampak penyekatan.

Baca juga: Wacana Perpanjangan PPKM Darurat Tanpa Pengawasan Ketat Dinilai Akan Lebih Banyak Merugikan

"Juga termasuk hewan ternak selama masa karantina. Tanpa pemenuhan kebutuhan pokok tidak akan efektif PPKM darurat karena masyarakat masih memaksa ke luar rumah untuk bekerja," kata Bhima.

Selain itu, Bhima menambahkan, kurang dari 5 persen jenis pekerjaan yang bisa dilakukan dari rumah atau work from home (WFH).

"Jadi, jangan membayangkan kondisinya semua bisa kerja di rumah. Pekerja informal dan buruh lepas harian harus dibantu pemerintah dengan pemenuhan kebutuhan pokok berupa makanan jadi tiga kali sehari," pungkasnya.

Penulis: Yanuar Riezqi Yovanda
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas