Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

KSP Sebut Implementasi Kebijakan Kerap Terhambat Sistem Manajemen Nasional

saat pengeluaran anggaran dari APBN, maka harus dipenuhi sistem akuntabilitasnya seperti verifikasi dan dokumenya.

KSP Sebut Implementasi Kebijakan Kerap Terhambat Sistem Manajemen Nasional
istimewa
Deputi III Kepala Staf Presiden, Panutan S. Sulendrakusuma 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Panutan S Sulendrakusuma menyebut implementasi kebijakan pemerintah pusat ke masyarakat saat pandemi Covid-19, kerap terkendala dengan sistem manajemen nasional.

"Kadang-kadang apa yang diputuskan, kebijakan tersebut agak terhambat implementasi di bawah. Penyebabnya banyak, jadi desain sistem manajemen nasional ini didesain untuk kondisi normal," ujar Panutan secara virtual, Rabu (21/7/2021).

Baca juga: KSP: Penanganan Pandemi Covid-19 Harus Total Football

Ia mencontohkan, saat pengeluaran anggaran dari APBN, maka harus dipenuhi sistem akuntabilitasnya seperti verifikasi dan dokumenya.

Dalam keadaan normal, kata Panutan, hal tersebut tidak menghambat, tetapi saat kondisi pandemi Covid-19 jadi terhambat.

Baca juga: Tingkatkan Ekspor, Kemenperin Sasar Tiga Wilayah Ini

"Misalnya klaim rumah sakit, kenapa agak terhambat karena harus ada yg diverifikasi untuk memenuhi prinsip akuntabilitas. Intinya sistem manajemen nasional kita didesain untuk kondisi normal, bukan extra ordinary," ujar Panutan.

Melihat kondisi tersenut, Panutan menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menggelar rapat terbatas dengan pimpinan aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Agung dan Kepolisian.

"Jaksa Agung, Kapolri berikan jaminan jangan takut untuk segera mengeluarkan segala bentuk jaminan sosial, asal tidak ada itikad buruk di sana, harus prinsip akuntabilitas terpenuhi," papar Panutan.

Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas