Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Nilai bantuan terhadap sektor perikanan tangkap laut cukup signifikan mencapai 210 juta dolar AS per tahun yang berasal dari pemerintah pusat.

International Institute for Sustainable Development (IISD) menyampaikan bantuan pemerintah dapat mengakibatkan upaya penangkapan ikan yang berlebihan (overfishing) dan tidak efektif untuk para nelayan.

Peneliti kebijakan untuk program energi IISD Anissa Suharsono menilai, bantuan pemerintah tersebut perlu dilakukan evaluasi.

Menurut Anissa, walaupun berbagai bantuan pemerintah memiliki peran penting dalam mencapai tujuan kebijakan publik, seperti pengentasan kemiskinan, tapi tidak semua bentuk bantuan tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dalam jangka panjang.

"Seiring dengan kondisi sosial ekonomi komunitas nelayan yang bergantung pada sektor perikanan, beberapa bentuk bantuan pemerintah berpotensi membahayakan keberlanjutan sektor tersebut. Karena itu efektivitas dari berbagai kebijakan tersebut harus segera dievaluasi,” ujarnya, Senin (26/7/2021).

Baca juga: Curhat Nelayan Seusai Terbitnya Permen KP 17/2021: Maju Kena Mundur Kena

Di level pusat, kebijakan bantuan bahan bakar, berbagai program pengembangan pembangunan, pemeliharaan dan akses terhadap infrastruktur perikanan secara bersama-sama menyumbang sekitar 90 persen terhadap seluruh bantuan yang diberikan pemerintah sepanjang 2017 hingga 2020.

Akan tetapi, sistem distribusi bahan bakar saat ini mewakili sekitar 50 persen dari bentuk bantuan tahunan pemerintah pusat terhadap sektor perikanan pada 2017 hingga 2020 dapat memicu penangkapan ikan secara berlebihan.

"Bantuan bahan bakar lebih menguntungkan pemilik kapal ketimbang para nelayan yang seharusnya adalah sasaran utama dari program ini, dan juga sulit diakses oleh komunitas perikanan di daerah-daerah terpencil," tukasnya.

Selain itu, industri pembuatan kapal dan upaya peningkatan pendapatan, pemasaran, dan promosi dari masyarakat perikanan atau manajemen perikanan hanya memperoleh nilai bantuan yang cukup kecil.

Sementara Manajer Perikanan dan Akuakultur di WWF Indonesia Cut Desyana menuturkan di level provinsi, bentuk bantuan difokuskan pada pemberian dan modernisasi kapal penangkap ikan, termasuk mesin-mesin dan peralatan penangkap ikan yang besarnya 60-80 persen dari total pengeluaran para nelayan di Maluku dan Sulawesi Utara.

“Padahal sektor perikanan kunci bagi pengembangan berkelanjutan di Indonesia, karena merupakan sumber penting untuk pangan, penyedia lapangan kerja, dan pendapatan,” kata Cut Desyana.