Luhut: Ada Negara Mau Jajah Indonesia Soal Dagang Karbon
"Perpres carbon trading sudah final, mungkin pekan depan Presiden tandatangan. Kita super power dalam carbon trading," kata Luhut.
Penulis: Yanuar R Yovanda
Editor: Choirul Arifin
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyatakan, perdagangan emisi karbon atau carbon trading menjadi peluang Indonesia ke depan.
Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Perpres tersebut akan diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pekan depan.
"Perpres carbon trading sudah final, mungkin pekan depan Presiden tandatangan. Kita super power dalam carbon trading, kita terbesar di dunia," ujarnya dalam acara "Indonesia Green Summit 2021" secara virtual, Jumat (30/7/2021).
Luhut menjelaskan, penyusunan isi Perpres itu sepenuhnya berasal dari pemerintah meski ada negara berupaya mengatur soal perdagangan karbon.
Baca juga: Pajak Karbon Dukung Pertumbuhan Energi Terbarukan
"Dalam Perpres keluar nanti akan keluar dengan baik, jangan orang luar atur negara kita, ini untuk kepentingan negara kita. Jangan mereka dikte kita atas kepentingan nasional," katanya.
Baca juga: Pemerintah Diminta Pertimbangkan Ulang Rencana Pemungutan Pajak Karbon
Sekali lagi, dia menegaskan tidak boleh ada negara lain yang menjajah Indonesia untuk mengambil keuntungan dari perdagangan karbon.
"Ada yang coba atur itu kita tidak suka. Jangan kita dijajah negara lain soal carbon trading ini, sehingga tidak punya pasar untuk itu," pungkas Luhut.
