KSPI Catat 50 Ribu Buruh Kena PHK Sepanjang 2021
Said Iqbal mengatakan lebih kurang 50 ribu buruh terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sejak awal tahun 2021.
Penulis: Reynas Abdila
Editor: Sanusi
![KSPI Catat 50 Ribu Buruh Kena PHK Sepanjang 2021](https://asset-2.tstatic.net/tribunnews/foto/bank/images/said-iqbal-demo-cipta-nih3.jpg)
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan lebih kurang 50 ribu buruh terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sejak awal tahun 2021.
"Ancaman PHK sudah di depan mata. Data KSPI kurang lebih 50 ribu buruh ter-PHK dari mulai awal tahun 2021,” tegas Said Iqbal kepada wartawan, Selasa (24/8/2021).
Baca juga: Apakah BLT Gaji Rp 1 Juta Tetap Bisa Cair Jika Pekerja Terlanjur Kena PHK? Ini Penjelasan Kemnaker
Data ini termasuk kasus PHK yang tidak terkait langsung dengan Covid-19.
“Dampak PHK ternyata sudah terjadi, industri yang terkena PHK adalah tekstil, garmen, sepatu. Salah satu sebabnya adalah permintaan dari luar negeri yang menurun," ujar dia.
Baca juga: Kemnaker: 24,66 Persen Pekerja/Buruh Berpotensi di-PHK, 23,72 Persen Berpotensi Dirumahkan
Misalnya produksi sepatu Nike, Adidas, Puma dengan orientasi ekspor namun permintaan turun sehingga terjadi penurunan kapasitas produksi.
Demikian pula industri tekstil seperti Uniqlo atau H&M.
Baca juga: Sertifikat Vaksin RI Tidak Bisa Diverifikasi oleh Kuwait, 56 WNI Terancam Di-PHK
Menurutnya, di Bandung Barat buruh yang di-PHK hampir 7.100 orang dan di Cimahi hampir 4.000 orang.
Industri lain yang terkena PHK yaitu pabrik yang memproduksi komponen otomotif dengan orientasi ekspor.
"Katakanlah onderdil mobil atau jok mobil, karena orderan turun dan kapasitas produksi turun ya terdampak. Dan itu sudah di PHK masih ratusan buruh yang ter PHk di komponen otomotif. Karyawan kontrak dipecat. Masih ada pengangguran baru," ujarnya.
Selain itu industri keramik, farmasi, baja hingga pertambangan juga terdampak PHK.
Said Iqbal menegaskan, hingga saat ini pihaknya belum melihat ada investasi baru yang dapat menyerap tenaga kerja skala besar.