Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Virus Corona

Tak Mau Mal Ditutup Lagi, APPBI: Dampaknya Berat Buat Kita dan Usaha Nonformal di Sekitarnya

Saat ini Pemerintah telah melonggarkan kebijakan terkait pembatasan mobilitas di tempat-tempat umum di sejumlah daerah

Tak Mau Mal Ditutup Lagi, APPBI: Dampaknya Berat Buat Kita dan Usaha Nonformal di Sekitarnya
TRIBUN LAMPUNG/DENI SAPUTRA
BANDAR LAMPUNG- Warga mengunjungi pusat perbelanjaan di Mall Bumi Kedaton, Rabu (25/8/2021). Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 di bandar Lampung di perpanjang hingga 6 September 2021, namun pemerintah kota Bandar Lampung memberikan kelonggaran aktifitas pada sektor ekonomi termasuk pusat perbelanjaan atau mal untuk dibuka dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 50 persen dan jam beroperasi mulai pukul 10.00 WIB - 20.00 WIB. (Tribunlampung.co.id/Deni) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alphonzus Widjaja mengatakan, pihaknya tidak menginginkan lagi adanya kebijakan penutupan mal oleh Pemerintah pusat ataupun daerah.

Kebijakan tersebut sangat memukul kelangsungan hidup para pengelola mal, usaha ritel di dalamnya, serta berdampak pula terhadap sektor usaha nonformal yang berada di sekitar pusat perbelanjaan tersebut.

Yakni seperti warung, tukang ojek, hingga bisnis kos-kosan tempat para karyawan mal menetap.

“Kita tidak mau lagi ada penutupan-penutupan operasional mal. Dan itu dampaknya sangat berat dirasakan oleh kami sendiri,” ucap Alphonzus dalam diskusi secara virtual, Rabu (8/9/2021).

Baca juga: APPBI: Anak Usia di Bawah 12 Tahun Seharusnya Boleh Masuk Pusat Perbelanjaan

“Tapi(dampak ini) juga semua pihak yang di sekitar pusat perbelanjaan seperti usaha nonformal dan skala mikro dan kecil. Seperti tempat kos, warung-warung, dan ojek ikut terdampak,” sambungnya.

Sebagai informasi, saat ini Pemerintah telah melonggarkan kebijakan terkait pembatasan mobilitas di tempat-tempat umum di sejumlah daerah.

Baca juga: PPKM Dilonggarkan, Pengelola Pusat Perbelanjaan Mengaku Masih Tekor

Tempat atau fasilitas public tersebut seperti mal atau pusat perbelanjaan, layanan transportasi, gedung-gedung pertemuan, hingga restoran.

Masyarakat kini bisa kembali dapat beraktivitas di ruang publik dengan syarat harus sudah melakukan vaksinasi.

Dimana, pemeriksaan vaksinasi ini harus melalui sistem aplikasi PeduliLindungi.

Halaman
12
Penulis: Bambang Ismoyo
Editor: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas