Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Satu Aplikasi Jutaan
Cerita
Indonesia
DOWNLOAD NOW!
Tribun Bisnis
LIVE ●

Jika Terpilih Jadi Anggota BPK, Harry Siap Lobi-lobi ke DPR dan DPD

Harry mengatakan, fokus pertama jika terpilih menjadi anggota BPK adalah melakukan pendekatan atau lobi kerja sama dengan DPR dan DPD. 

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Yanuar R Yovanda
Editor: Choirul Arifin
zoom-in Jika Terpilih Jadi Anggota BPK, Harry Siap Lobi-lobi ke DPR dan DPD
dok. Kompas.com
Ilustrasi - Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Harry Z Soeratin mengikuti uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hari ini. 

Harry mengatakan, fokus pertama jika terpilih menjadi anggota BPK adalah melakukan pendekatan atau lobi kerja sama dengan DPR dan DPD. 

"Kalau boleh kolaborasi bertiga antara DPD, DPR, dengan BPK untuk menentukan perencanaan yang apik supaya nanti dalam masuk sistem atau proses bisnis bisa menjadi satu kesatuan," ujarnya, Kamis (9/9/2021). 

Kolaborasi dengan pemerintah menjadi tujuan berikutnya setelah kerjasama dengan kedua lembaga negara tersebut. 

Baca juga: Harry Soeratin Dicecar Soal Status dan Persyaratan Saat Jalani Uji Kelayakan Calon Anggota BPK

"Selain itu, nanti untuk Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) akan jadi satu sisi demi memastikan segala perencanaan sudah dijalankan serta dipenuhi terhadap unsur-unsur seharusnya," kata Harry. 

Baca juga: Polemik Seleksi Anggota BPK, Sosok Kontroversi Ini Mengaku Siap Ambil Risiko

Anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani itu menambahkan, terkait usulan review budget anggaran negara tetap sama dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). 

Rekomendasi Untuk Anda

"Kalau APIP-nya bagus, memang review-nya bagus, tapi sering kali akhirnya menghambat keseluruhan organisasi. Padahal ini menolong sejak awal supaya tidak ada misunderstanding atau terjadi potensi fraud yang ada," pungkas sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) tersebut.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

BizzInsight

Berita Populer
Atas