Tribun Bisnis

Ekonom: Tax Amnesty Justru Timbulkan Kerugian Negara 

Ekonom Yusuf Rendy menyebut kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty jilid II yang berlaku 2022 justru berpotensi timbulkan kerugian negara

Penulis: Yanuar R Yovanda
Editor: Muhammad Zulfikar
zoom-in Ekonom: Tax Amnesty Justru Timbulkan Kerugian Negara 
youtube
Ekonom Center of Reform on Economics Indonesia (Core) Yusuf Rendy Manilet menyebut kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty jilid II yang berlaku 2022 justru berpotensi menimbulkan kerugian negara. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom Center of Reform on Economics Indonesia (Core) Yusuf Rendy Manilet menyebut kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty jilid II yang berlaku 2022 justru berpotensi menimbulkan kerugian negara. 

Sebab, menurutnya, kalau mengacu terhadap tarif normal, SPT yang telat dilaporkan atau dibayarkan itu sebesar 2 persen per bulan. 

"Jika dikalikan 60 bulan, berarti potensi tarifnya bisa mencapai 120 persen, nilai ini lebih besar dari tarif yang ditawarkan dalam program TA Jilid II. Artinya, potensi penerimaan hilang yang seharusnya bisa dicapai pemerintah," ujarnya melalui pesan singkat kepada Tribunnews, Minggu (10/10/2021).

Sementara, Yusuf menjelaskan, jika melihat dari satu di antara pasal program tax amnesty jilid II disebutkan wajib pajak yang belum melaporkan harta sejak 1 Januari 1985 hingga 31 Desember 2015 dapat 'pengampunan' dengan tarif 6 sampai 8 persen dikalikan dengan nilai harta bersih.

"Harta bersih ini merupakan harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan sepanjang direktur jenderal pajak belum menemukan data dan atau informasi mengenai harta dimaksud," katanya. 

Di sisi lain, dia menambahkan, jika berbicara menggenjot penerimaan negara dalam Undang-undang (UU) HPP sebenarnya pemerintah memiliki amunisi dalam bentuk kenaikan tarif PPN dan juga  PPh untuk kelompok golongan orang kaya. 

"Ditambah jika asumsi pertumbuhan ekonomi pemerintah tahun depan sebesar 5 persen dicapai, secara langsung juga akan meningkatkan penerimaan pajak," pungkas Yusuf.

Baca juga: Pemerintah Kembali Gulirkan Tax Amnesty, Dimulai 1 Januari 2022

Tax Amnesty Dimulai 1 Januari 2022

Pemerintah kembali menggulirkan program pengungkapan sukarela atau pengampunan pajak (tax amnesty). Program tax amnesty itu bakal dimulai pada 1 Januari 2022 hingga 6 bulan ke depan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap, pengungkapan sukarela dapat menambah pelaporan wajib pajak yang ingin patuh atas harta-hartanya.

"Oleh karena itu kita harap kepatuhan WP melalui kesempatan 6 bulan yang diberikan pemerintah akan bisa meningkatkan pelaporan dari kewajiban pajak yang selama ini belum dilaporkan," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers UU HPP, Kamis (7/10/2021).

Wanita yang akrab disapa Ani ini menuturkan, program ini bertujuan untuk meningkatkan sukarela wajib pajak. Pihaknya akan memberi kesempatan selama 6 bulan untuk para pengemplang pajak sebelum langkah yang lebih jauh (enforcement) dilakukan.

Ilustrasi pajak
Ilustrasi pajak (net)

"Jadi kalau seluruh aturan legislasi di dalam negeri dan kerja sama internasional makin diperkuat untuk mempersempit kemungkinan bisa melakukan penghindaran pajak, maka kami sekarang memberikan pengungkapan sukarela," ucap Sri Mulyani.

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas