Jokowi Disarankan Copot Tiga Menteri Ekonomi Ini, Satu Diantaranya Suka Bikin Kebijakan 'Ajaib'
Ekonom INDEF merekomendasikan pencopotan tiga menteri di tim ekonomi kabinet Jokowi-Maruf Amin.
Penulis: Reynas Abdila
Editor: Choirul Arifin
Sebaliknya, kinerja Airlangga Hartarto selama ini dipuji oleh pengamat politik Poldata Indonesia Fajar Arif Budiman.
Dalam sebuah diskusi daring, Minggu (24/10/2021), pengamat alumni Kebijakan Publik Universitas Padjajaran tersebut menilai, kepemimpinan Airlangga Hartarto selama ini berbasis kinerja.
Dia juga sosok yang tenang dan cerdas menjadi ciri keunggulan dalam menyelesaikan berbagai persoalan.
“Saya kira selama Partai Golkar dipimpin Airlangga Hartarto, komunikasi internal sangat baik dan beliau mampu menyeimbangkan berbagai kekuatan, sehingga dinamika dan soliditas partai Golkar dapat terjaga," ujar Fajar seperti dilaporkan reporter Tribunnews, Muhammad Zulfikar.
Menurut Fajar, hal yang sama juga menjadi kunci bagi Airlangga sebagai Menko Perekonomian dan Ketua Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi menghadapi situasi sulit saat ini.
"Fokus terhadap kinerja, ketenangan, kolaborasi dan kemampuan mengembangkan solusi adalah ciri khas kepemimpinan Airlangga yang sesuai dengan semangat zaman hari ini,” kata Fajar.
Dia menambahkan, kader Partai Golkar tampak solid mendukung kebijakan pemerintah.
Dia menyebut aspek sinergitas politik sebagai salah satu kunci penanganan pandemi disamping kolaborasi antara seluruh elemen masyarakat dan pemerintah.
"Partai Golkar, juga beserta partai politik lainnya, memberikan dukungan kepada pemerintah, serta masyarakat, dalam menghadapi pandemi," ujarnya.
"Di sini Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menko Perekonomian dan Ketua PCPEN ikut memainkan peran penting dalam mengkoordinasikan dan mengoneksikan berbagai pilar politik penting di masyarakat," kata dia.
Istana Membantah Reshuffle
Kabar reshuffle (perombakan) kabinet Indonesia Maju masih terus berembus.
Hal tersebut seiring dengan pergantian Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan memasuki masa purnatugas November tahun ini.
Namun Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno membantah hal tersebut.