Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Indonesia membutuhkan dana sekira USD 30 miliar atau Rp 429 triliun untuk early retirement atau menghentikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara dalam delapan tahun.

"Indonesia telah mengidentifikasi terdapat 5,5 GW PLTU batu bara yang bisa masuk dalam proyek ini dengan kebutuhan pendanaan sebesar USD 25-30 miliar selama delapan tahun ke depan," ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam keterangannya, Selasa (2/11/2021).

Sri Mulyani menyampaikan itu saat mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam CEOs Forum yang diselenggarakan di Glasgow, Inggris, Senin (1/11/2021).

Baca juga: PLN Rampungkan 3 Proyek Tegangan Tinggi untuk Amankan Pasokan Listrik ke Jakarta

Para CEO dan perwakilan perusahaan global yang berpusat di Inggris ingin mendengar rencana pemerintah Indonesia dalam memenuhi komitmen perubahan iklim.

"Mereka juga memiliki komitmen untuk mendukungnya," ujar Sri Mulyani.

Di sektor energi, lanjut dia, Indonesia akan membuka peluang investasi untuk melakukan early retirement dari pembangkit batu bara yang kemudian bertransisi ke energi terbarukan.

Baca juga: PLN UIP JBB Operasikan 2 Proyek Listrik Tegangan Tinggi

Pada kesempatan tersebut, Jokowi juga menyampaikan bahwa Peraturan Presiden terkait instrumen nilai ekonomi karbon yang mengatur mekanisme karbon ke depan telah ditandatangani.

“Begitu juga halnya potensi Indonesia pada pengembangan kendaraan dan baterai listrik, serta pembangunan Green Industrial Park di Kalimantan Utara seluas 13 ribu hektar yang akan menggunakan sumber energi ramah lingkungan," tutur Sri Mulyani.

Sri Mulyani menyatakan para CEO dan perwakilan perusahaan sangat antusias dan mendukung insutrumen pendanaan investasi hijau yang sudah dibentuk Indonesia.