TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR  Nusron Wahid minta kepada Kementerian BUMN agar dalam skema penyelamatan Garuda Indonesia tanpa suntikan dari dana APBN.

"Yang paling utama selamat. Tapi tidak APBN. Lantas bagaimana? Di sini dibutuhkan keahlian dari Pak Tiko (Wamen II BUMN Kartika Wirjoatmodjo) dimana dia memang ahli restrukturisasi. Dulu Bank Mandiri, yang sekarang terbukti berhasil," kata Nusron, dalam Raker dengan Kementerian BUMN yang juga dihadiri Dirut PT Garuda Irfan Saputra, Selasa (9/11/2021).

Menurut Nusron, berdasarkan penjelasan Wamen II, ada dua sebab masalah yang dialami Garuda Indonesia.

Pertama buruknya tata kelola korporasi. Kedua akibat lesunya bisnis karena adanya pendemi Covid-19

"Tapi anehnya selama periode 2012-2014 saat terjadinya transaksi sewa menyewa perusahaan yang mark up nya 4 kali lipat, justru Garuda mendapatkan award dari berbagai instansi. Baik soal CSR, GCG danblain-lain. Salah satunya penghargaan dari Kemenneg BUMN sendiri. Coba tanya ke Pak Irfan berapa banyak plakat dan piagam itu dipasang di ruang direksi," ungkap Nusron.

Nusron menegaskan, manajemen Garuda harus tegas dan berani kepada para lessor. Garuda harus berani mengambil keputusan take it or leave it.

Baca juga: Fraksi NasDem Minta Pimpinan DPR Bentuk Pansus Penyelamatan Garuda

"Mau apa tidak. Kalau tidak mau ya sudah. Ambil saja pesawatnya. Kita hadapi," tegasnya.

Mantan Ketua Umum GP Ansor ini menduga lessor saat ini melakukan lobby-lobby ke kelompok tertentu, termasuk kepada pemerintah agar Garuda disuntik APBN untuk bayar lessor.

"Pasti ada lobby-lobby gentayangan agar skemanya menguntungkan lessor, tapi membuat negara dan Garuda buntung. Saya kira kita harus berani tegas," ujarnya.