Andre Rosiade: Arahan Pak Prabowo, Gerindra Inginkan Opsi Selamatkan Garuda
Anggota Komisi VI DPR Fraksi Gerindra Andre Rosiade meminta pemerintah untuk fokus menyelamatkan maskapai Garuda Indonesia.
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Muhammad Zulfikar
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR Fraksi Gerindra Andre Rosiade meminta pemerintah untuk fokus menyelamatkan maskapai Garuda Indonesia.
"Sikap Fraksi Gerindra jelas. Sesuai dengan arahan Ketua Umum kami Pak Prabowo Subianto bahwa Partai Gerindra menginginkan opsi penyelamatan Garuda," kata Andre dalam rapat kerja Komisi VI dengan Wamen BUMN II dan Dirut PT Garuda Indonesia, Selasa (9/11/2021).
"Lupakan dulu bicara Pelita Air Service, lupakan dulu opsi-opsi yang lain. Yang paling penting itu opsi penyelamatan Garuda," sambungnya.
Menurutnya, Fraksi Gerindra juga meminta pemerintah dan Garuda Indonesia fokus melakukan restrukturisasi beban utang masa lalu yang masih ditanggungnya.
"Jadi kita meminta pemerintah bertarung, berjuang sampai titik darah penghabisan agar bagaimana bisa menyelamatkan Garuda. Itu sikap rsmi Fraksi Gerindra, kami ingin Garuda diselamatkan sebagai national flight carrier kita," papar Andre.
Melihat kompleksitas persoalan dan untuk memastikan penyelamatan Garuda berjalan mulus dan komprehensif, Fraksi Gerindra pun mengusulkan pembentukan panitia kerja (Panja) penyelamatan Garuda di Komisi VI.
Baca juga: Ekuitas Garuda Indonesia Negatif Rp 40 Triliun, Secara Teknis Dinyatakan Bangkrut
"Kalau mendengar pernyataan Pak Tiko (Wamen BUMN) bahwa ini pelik, kompleks, panjang perjuangannya melakukan restrukturisasi dari 9 miliar dolar AS ke 3 miliar dolar AS, lalu akan ada permasalahan incourt, lalu nanti melibatkan pengadilan di luar negeri, maka kami usulkan untuk membentuk panja Garuda di Komisi VI," papar Andre.
"Ini untuk mensupervisi dan mengawasi proses restrukturisasi Garuda. Sehingga kita punya sikap resmi dan jelas agar kasus Garuda bisa selesai secara komprehensif, jangan selesai setengah-setengah," tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Andre juga meminta Kementerian BUMN untuk memiki sikap yang tegas dan jelas atas kasus meruginya meskapai Garuda.
Kementerian BUMN perlu melaporkan pelaku-pelaku dugaan korupsi yang membuat Garuda mengalami kerugian ratusan triliun rupiah ke aparat penegak hukum.
"Saya minta Pak Tiko, mewakili Menteri BUMN melaporkan masalah ini secara resmi pejabat Garuda yang menandatangani kontrak-kontrak mahal itu ke aparat penegak hukum," ujarnya.
Andre menjelaskan, sudah semestinya Kementerian BUMN tidak pandang bulu atas permasalahan yang terjadi kepada setiap BUMN yang ada.
Apalagi, akhir 2019 lalu, Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo dengan gagah berani datang ke Kejaksaan Agung untuk melaporkan kasus korupsi Jiwasraya.
"Apalagi ini kita sudah dengar berkali-kali di video, Pak Dirut (Garuda Indonesia) juga menyatakan bahwa Garuda ini harga sewa pesawatnya berkali-kali lipat dari harga sewa pesawat di market, bahkan mendapat penghargaan sebagai penyewa pesawat termahal di dunia," tuturnya.
Ekuitas Garuda Indonesia Negatif Rp 40 Triliun
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengungkapkan, maskapai Garuda Indonesia sebenarnya secara teknis sudah dalam posisi bangkrut.
Namun secara legal, maskapai berkode saham GIAA tersebut belum dinyatakan gulung tikar.
Hal ini diungkapkan Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo dalam rapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi VI, Selasa (9/11/2021).
Baca juga: KPK Minta Serikat Karyawan Garuda Indonesia Melapor Sesuai Prosedur
"Kondisi Garuda Saat ini negatif ekuitas 2,8 miliar dolar AS (atau setara Rp40 triliun)," terang Kartika.
"Sebenarnya kalau istilah perbankan, ini sudah technically bankrupt (secara teknis bangkrut). Tapi legally belum," sambungnya.
Kartika kembali menjelaskan, ekuitas negatif disebabkan tidak seimbangnya neraca keuangan perseroan.
Di mana nilai liabilitas lebih besar daripada aset.
Seperti diketahui, nilai liabilitas Garuda tercatat sebesar 9,8 miliar dolar AS.
Jika dirinci, liabilitas GIAA berasal dari liabilitas terdiri dari utang vendor swasta, utang vendor BUMN, Obligasi Wajib Konversi, Sukuk, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset, utang bank, dan utang lessor (perusahaan penyewaan pesawat).
Utang perseroan kepada para lessor tercatat memiliki kontribusi yang terbesar terhadap liabilitas, yakni senilai 6,3 miliar dolar AS.
Baca juga: Pemerintah Diminta Cari Solusi Selamatkan Garuda Indonesia Selain PMN
Sementara nilai aset Garuda Indonesia cuma senilai 6,8 miliar dolar AS.
"Dengan kondisi seperti ini maka mendapatkan ekuitas yang negatif," pungkasnya.
Kesepakatan Negosiasi Kreditur Adalah Kunci Utama Garuda Indonesia Kembali Berjaya
Maskapai penerbangan pelat merah, Garuda Indonesia sampai dengan saat ini masih belum pulih dari kinerja keuangannya.
Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo menyebutkan, hanya ada satu kunci utama agar kinerja keuangan Garuda Indonesia kembali pulih.
Yaitu, mendapatkan persetujuan terkait negosiasi utang dengan para kreditur Garuda Indonesia.
"Dengan keadaan neraca keuangan yang negatif ini, tidak ada cara lain. Kita harapkan dapat menegosiasikan leasing," ucap Kartika saat melakukan rapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Komisi VI, Selasa (9/11/2021).
"Yang menjadi kunci utama suksesnya restrukturisasi Garuda adalah persetujuan (negosiasi) kreditur. Ini yang penting," sambungnya.
Baca juga: Fraksi NasDem Minta Pimpinan DPR Bentuk Pansus Penyelamatan Garuda
Seperti diketahui, kreditur yang dimaksud oleh Kartika adalah para lessor (pihak penyewaan pesawat), hingga pihak perbankan yang telah memberikan fasilitas pinjaman.
Untuk lessor sendiri, maskapai berkode saham GIAA ini memiliki kerjasama dengan 32 lessor.
Dan dari beberapa lessor tersebut, Garuda Indonesia harus membayar harga sewa yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan harga sewa pesawat pada umumnya.
Sebagai informasi, jumlah pesawat Garuda Indonesia dan Citilink juga akan dinegosiasikan ulang dan dipangkas.
Di mana dari total 202 pesawat di 2019, menjadi 134 di 2022 agar selaras dengan jaringan rute penerbangan Perseroan.
Maka dari itu, Kementerian BUMN bersama manajemen Garuda Indonesia saat ini telah menyusun proposal yang sangat komprehensif, untuk melayangkan ke kreditur-kreditur terkait.
"Jadi nasib Garuda ini bukan hanya di pemegang sahamnya, tapi di tangan krediturnya juga," papar Kartika.
"Makanya kami sedang bernegosiasi sangat aktif dengan para lessor dan juga dengan para Bank termasuk Himbara, dan juga Pertamina. Kreditur ini harus mengakui kondisi Garuda sekarang dan harus ada pengurangan utang yang signifikan," pungkasnya.
Baca juga: KPK Minta Serikat Karyawan Garuda Indonesia Melapor Sesuai Prosedur
Serikat Karyawan Garuda Sambangi KPK
Serikat Karyawan Garuda menyambangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Mereka meminta Firli Bahuri Cs untuk mengusut dugaan penggelembungan dana pembelian pesawat di PT Garuda Indonesia.
"Pengadaan pesawat itu memang mulai dari 2006, ini dokumennya. Saya kira bisa ditelusuri siapa dirut dan komisaris pada saat itu," ucap Ketua Harian Serikat Karyawan Garuda, Tomy Tampati, di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (9/11/2021).
Tomy mengatakan pihaknya sudah sering melapor ke KPK soal dugaan penggelembungan pembelian pesawat itu.
Namun, menurutnya, laporannya tak pernah ditindaklanjuti oleh KPK.
"Maka dari itu saya kira di media sudah tersebar pernyataan dari komisaris Garuda Indonesia yang menyatakan bahwa pengadaan pesawat itu ada indikasi mark up. Maka dari itu kami minta KPK melakukan pengusutan terhadap indikasi yang ada," kata Tomy.
Tomy menyebut salah satu bukti yang pernah dilaporkan olehnya terkait penunjukkan konsultan untuk pengadaan pesawat secara langsung.
Baca juga: Wamen BUMN: Kesepakatan Negosiasi Kreditur Adalah Kunci Utama Garuda Indonesia Kembali Berjaya
Penunjukan langsung itu membuat negara mengeluarkan dana Rp800 miliar.
"Selain indikasi dalam pengadaan pesawat, sebagaimana disampaikan komisaris Garuda bahwa ada penunjukkan konsultan secara langsung nilainya Rp800 miliar. Kami harap KPK juga melakukan pengusutan," tutur Tomy.
KPK diharap segera mengusut dugaan rasuah di tubuh PT Garuda Indonesia.
Menurutnya, borok perusahaan penyedia jasa penerbangan itu sudah sangat banyak.
"Mudah-mudahan ini jadi pintu masuk KPK baik pengadaan pesawat, mesin pesawat yang pernah kami laporkan," kata Tomy.
Tomy siap dipanggil KPK untuk memberikan data lain.
Serikat pekerja tidak mau Garuda Indonesia terus menerus menjadi buruk.
Baca juga: Nusron Wahid Minta Menteri BUMN Selamatkan Garuda Tanpa APBN
Permainan amis di PT Garuda Indonesia ini juga diyakini sebagai salah satu penyebab pailit.
"Saya kira beban hutang sekarang ini kan akibat dari pengadaan pesawat juga, kontribusi terbesar. maka dari itu dikatakan ada korelasi jelas ada. ini yang harus ditelusuri oleh KPK," ujar Tomy.
