Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI didorong untuk berperan dalam pengembangan infrastruktur kesehatan sebagai penopang pertumbuhan dan pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi.

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) secara khusus meminta PT SMI meningkatkan peran strategis guna mewujudkan transformasi Sistem Kesehatan Nasional (SKN).

Peran strategis itu antara lain terdiri dari sejumlah pilar bisnis Perseroan, seperti dari sisi pembiayaan dan investasi, jasa konsultasi, hingga pengembangan proyek.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, menilai bahwa PT SMI dapat menjalankan peran vital melalui ketiga pilar bisnis itu.

"Dengan tiga pilar bisnis ini, PT SMI bisa masuk pada pengembangan atau pembangunan Rumah Sakit di daerah, tidak hanya RSUD tetapi juga RS Umum, serta RS Pusat," ujarnya dalam Webinar Indonesia Sustainable Development Day 2021 (ISDD), Kamis (11/10/2021).

Baca juga: Cara Cek Hasil SKD CPNS Kemenkes 2021 Lengkap dengan Tata Cara dan Materi SKB

Saat ini, Kemenkes disebut tengah melakukan transformasi SKN yang mencakup enam pilar.

Masing-masing pilar itu adalah transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi SDM kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI, Rionald Silaban menyatakan, fokus pemerintah terhadap pengembangan infrastruktur kesehatan disebabkan kesadaran bahwa SDM yang sehat merupakan motor penggerak pada pertumbuhan dan pemulihan ekonomi skala nasional.

Untuk itu, Rionald menyampaikan apresiasi terhadap upaya proaktif PT SMI dalam meningkatkan kesadaran para pemangku kepentingan guna menghadapi tantangan pembangunan berkelanjutan, serta pengelolaan infrastruktur kesehatan.

Dia juga mendorong PT SMI untuk meningkatkan portofolio pembiayaan pada berbagai proyek yang bersifat berkelanjutan.

Hal itu disebut sejalan dengan rencana dan agenda pemerintah dalam upaya mitigasi dampak perubahan iklim atau climate change.

Terlebih, Indonesia telah berkomitmen serta dalam aksi pencegahan perubahan iklim yang ditandai dengan kehadiran Presiden Joko Widodo dalam The 26th UN Climate Change Conference of the Parties (COP26) di Glasgow, Inggris.

"Bagi kami di Kementerian Keuangan, PT SMI sebagai Special Mission Vehicle (SMV) memiliki peran penting untuk mengedepankan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam implementasinya. Oleh karena itu, memang tugas dari PT SMI adalah bagaimana dalam proyeknya bisa mendorong pemerintah daerah dan pihak lain menerapkan ekonomi berkelanjutan," kata Rionald.

Pada kegiatan yang sama, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, menyatakan harapan serupa.

Baca juga: Pendekatan Yurisdiksi Bisa Jadi Cara Baru Membuat Perencanaan Keuangan Daerah

Menkeu ingin agar PT SMI yang berstatus sebagai Special Mission Vehicle (SMV) dapat melahirkan berbagai program guna mendukung fokus pemerintah dalam menangani dan mengantisipasi dampak pandemi, serta mendorong pembangunan berkelanjutan.

Menkeu menjelaskan, ahli kesehatan dunia berpendapat bahwa pandemi Covid-19 mungkin bukan jadi yang terakhir. Untuk itu, setiap negara sebaiknya memiliki persiapan antisipasi dalam penanganan, salah satunya dengan menerapkan sistem kesehatan yang handal.

Sehingga nantinya, pandemi tidak akan memberi dampak terlalu besar bagi sektor kesehatan dan perekonomian.

Menkeu menambahkan, hal itu menjadi alasan menugaskan PT SMI sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah koordinasi Kementerian Keuangan untuk turut serta membangun sistem kesehatan di dalam negeri.

Tak hanya lewat pembiayaan pada infrastruktur kesehatan atau berbasis proyek, namun juga dalam pembiayaan berbasis program atau kebijakan.

Selain itu, untuk mendukung pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs), PT SMI juga dinilai dapat terlibat dalam pembiayaan-pembiayaan berbasis program pada sektor pembangunan berkelanjutan, salah satunya Energi Baru Terbarukan (renewable energy).

Menkeu mengakui, rencana itu memang cukup ambisius, baik dari sisi target maupun biaya.

Karena itu, visi mengembangkan Energi Baru Terbarukan (EBT) demi mencapai target pembangunan berkelanjutan serta mitigasi perubahan iklim (climate change) membutuhkan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan.

"Area ini yang saya minta PT SMI tidak hanya fokus pikirkan project base, walaupun ini tetap penting, (renewable energy) akan menjadi hal yang penting dan berkembang. PT SMI adalah SMV tidak hanya project base tapi juga masuk dalam program, artinya tekuni juga dari sisi policy design," ungkapnya.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, menyatakan bahwa estimasi biaya mitigasi climate change memang tidak sedikit.

Dalam Road Map Nationally Determined Contributions (NDC) 2020, biaya mitigasi perubahan iklim untuk mencapai NDC sebesar Rp 3.779 triliun hingga 2030.

Febrio menilai, PT SMI memiliki peran strategis dalam pencapaian target tersebut. "Peran PT SMI akan menjadi sangat strategis bagaimana bisa menjadi enabler dan bahkan menjadi pelaku dalam konteks melakukan agenda mitigasi climate change," ujarnya.