TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti lambannya perkembangan proyek kilang oleh PT Pertamina.

Jokowi mengungkapkan, selama ini banyak investasi yang mengantre masuk ke Pertamina, kendati demikian minat investasi ini terkendala rumitnya proses birokrasi dan di BUMN itu sendiri.

Jokowi mencontohkan lambannya proyek Kilang Minyak dan Petrokimia Tuban oleh Pertamina meskipun sudah ada investasi dari Rosneft, perusahaan asal Rusia.

Baca juga: Pertamina Bidik Realisasi PLTS SPBU Hingga 5 Ribu Titik

"Rosneftnya pengen cepet tapi kitanya gak pengen cepet. Ini investasi yang gede sekali, Rp 168 triliun tapi realisasinya baru kira-kira Rp 5,8 triliun," ungkap Jokowi dalam Rapat Pengarahan Presiden kepada Komisaris dan Direksi Pertamina-PLN, dikutip Sabtu (20/11).

Jokowi melanjutkan, dalam pengembangan Kilang Tuban diketahui ada permintaan untuk revitalisasi dan pembangunan jalur kereta api hingga jalan tol. Menurutnya permintaan ini tidak menjadi masalah karena pemerintah juga akan bertanggung jawab untuk proses pembangunannya.

Baca juga: Pertamina Rosneft Gandeng PLN Dalam Penyediaan Listrik Pada Pembangunan Kilang GRR Tuban

Sayangnya, permintaan fasilitas penunjang ini tidak dibarengi dengan perkembangan proyek kilang. Menurut catatan, perkembangan proyek bahkan belum mencapai 5%.

Selain itu, Jokowi turut menyoroti proyek kilang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (PT TPPI) Pertamina yang dinilai lamban. Padahal, pengembangan petrokimia dan industri turunannya diyakini bisa menekan angka impor sejumlah produk. "Ini barang substitusi impor ada di situ semuanya. Turunan dari ini banyak sekali yang petrokimia di situ," tegas Jokowi.

Baca juga: DPR Minta Pertamina Buka Semua Informasi Penyelidikan Penyebab Kebakaran Kilang Cilacap

Jokowi bahkan mengakui pernah membentak direktur utama Pertamina Nicke Widyawati karena progres yang disampaikan merupakan sesuatu yang sudah berkali-kali didengar.

Jokowi melanjutkan, jika pengembangan petrokimia berjalan maka Pertamina dan pemerintah sama-sama memperoleh keuntungan. Jika substitusi impor berjalan maka bakal berdampak pada membaiknya neraca perdagangan serta neraca transaksi berjalan.

Jokowi pun turut mengomentari proyek substitusi LPG ke Dimethyl Ether (DME). Pertamina diminta untuk segera merampungkan proses negosiasi yang masih berjalan. Jokowi mengungkapkan, masih ada selisih hitung antara investor dan Pertamina. "Itu negosiasi, bisa segera dirampungkan sehingga kembali LPG kita gak usah impor lagi. Artinya, kembali lagi neraca kita akan semakin baik," pungkas Jokowi.

artikel ini sudah tayang di KONTAN dengan judul Jokowi soroti lambannya proyek kilang Pertamina