Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin Arus Gunawan mengatakan, Indonesia membutuhkan reformasi besar-besaran dalam institusi pendidikan dan vokasinya.

Hal itu untuk mencapai SDM industri yang kompeten dan berkualitas.

"Peningkatan kualitas dan relevansi lulusan vokasi - baik dari SMK maupun politeknik yang dapat memenuhi standar industri telah menjadi faktor kesuksesan yang sangat penting guna meningkatkan daya saing global," kata Arus dalam penandatanganan nota kesepakatan antara Indonesia dengan pemerintah Swiss, Jumat (26/11/2021).

Baca juga: UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Dinilai Bakal Berdampak pada Serapan Tenaga Kerja

Arus menyebut peningkatan kualitas ini dapat mengurangi angka pengangguran muda.

"Dengan begitu juga SDM kompeten ini bisa berkontribusi dalam perekonomian Indonesia yang lebih kompetitif," urainya.

Pemerintah Indonesia mengapresiasi kesediaan pemerintah Swiss dalam memberikan pembelajaran dari ahlinya.

"Masih banyak kesempatan kolaborasi yang bisa digali dari perspektif sektor swasta. Termasuk diantaranya adalah Program Master Trainer yang melatih para pelatih di tempat kerja, sebagai bagian dari program link and match serta pelatihan ganda yang melibatkan perusahaan serta institusi pelatihan (Politeknik/SMK)," lanjut Arus.

Baca juga: Kejar Pemanfaatan EBT, Pertamina NRE Targetkan 3,2 GW Kapasitas Terpasang di 2022

Dari program tersebut diharapkan peningkatan kompetensi pelatih di tempat kerja, mengingat pentingnya peranan mereka dalam membimbing para peserta guna mencapai kompetensi siap kerja. 

Selain itu, keterlibatan perusahaan juga penting sebagai bagian pengembangan kurikulum dan sebagai dosen tamu.

Kepala Human Capital Sectoral Group dan Wakil Ketua SwissCham Indonesia Henry Chia mengatakan Indonesia perlu mencetak sejumlah tenaga kerja muda untuk mengisi lapangan pekerjaan di sektor industri.

"Kita harus memastikan kualitas dari pelatihan tenaga kerja itu sendiri, mulai dari fungsi produksi hingga fungsi administrasi dan manajemen. Kebutuhan ini telah digemakan dengan sangat lantang dalam skema Making Indonesia 4.0," urai Henry.

Perusahaan Swiss di Indonesia membutuhkan tenaga profesional terlatih dan karenanya sadar betul bahwa tanggung jawab untuk mewujudkan hal ini harus dipikul oleh pelaku industri dan bukan hanya pemerintah. 

Pihaknya beharap kerjasama ini membuka ruang kolaborasi efektif, memberi manfaat bagi semua pihak, serta mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia.