Lebih dari 7,1 Juta Pekerja/Buruh Telah Terima BSU

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sekira 7.163.043 pekerja/buruh telah menerima bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah (BSU) pada tahun 2021.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengungkapkan bahwa pihaknya terus mempercepat penyaluran BSU.

Salah satunya dengan menerbitkan Permenaker Nomor 21 Tahun 2021 terkait aturan perluasan penerima BSU tahun 2021, mengingat masih ada sisa anggaran BSU tahun 2021.

Ida mengatakan perluasan BSU ini dilakukan untuk mengefektifkan sisa anggaran BSU tahun 2021.

"Sehingga sisa anggaran ini dapat mendorong tercapainya target BSU sebagai upaya mitigasi dampak pandemi pada sektor ekonomi," kata Menaker Ida dalam keterangannya, Kamis (25/11/2021).

Hingga saat ini, kata Ida, BPJS Ketenagakerjaan telah menyerahkan 8.283.364 data calon penerima BSU tahun 2021.

Baca juga: Menaker Ida Fauziyah Kunjungi Balai Latihan Kerja Pangkep

"Data tersebut sudah mencakup penerima BSU melalui skema perluasan sebanyak 517.120 calon penerima," katanya.

Menaker juga mengungkapkan, calon penerima BSU yang tidak dapat menerima BSU di antaranya akibat duplikasi data dengan penerima Bansos atau bantuan pemerintah lain seperti program Kartu Prakerja, PKH, dan BPUM.

"Saat ini terdapat 392.018 data yang masih memerlukan perbaikan. Namun, untuk calon penerima yang duplikasi dengan bansos atau bantuan pemerintah lain memang tidak bisa mendapatkan BSU," ujarnya.

Untuk mengetahui status penyaluran BSU, masyarakat dapat mengunjungi bsu.kemnaker.go.id. Kemudian, buat akun pada situs.

Selanjutnya, kunjungi menu profile atau melalui profile.kemnaker.go.id untuk melihat notifikasi penyaluran BSU.

Baca juga: Stafsus Menaker: Upah Minimum Buruh Indonesia Ketinggian, Tak Sebanding dengan Produktivitas

"Kami berharap penyaluran BSU tahun 2021 dapat berjalan lancar dan benar-benar membantu pekerja/buruh yang terdampak COVID-19," ujarnya.

Pertumbuhan Ekonomi

Muhammad Cholifihani dari Bapennas RI menyebut bahwa pemerintah telah menghabiskan biaya triliunan untuk pelindungan sosial dan pemulihan ekonomi nasional (PEN) pasca pandemi.

Cholifihani mengatakan Indonesia telah mengalokasikan lebih dari Rp 695,2 triliun di tahun 2020 lalu dan tahun ini Indonesia alokasikan Rp 744,8 triliun untuk pelindungan sosial dan PEN.

"Pemerintah kita sudah menghabiskan banyak biaya untuk program pelindungan sosial dan juga pemulihan ekonomi nasional atau PEN," ujarnya, saat menjadi pembicara dalam rangkaian ASEAN Social Security Associations (ASSA) Board Meeting, sekaligus memperingati HUT ke 44 BPJAMSOSTEK atau BPJS Ketenagakerjaan secara virtual pada Kamis (25/11/2021).

Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,2 persen hinga 5,5 persen dan tingkat pengangguran sekitar 5,5 sampai 6,3 persen.

Sebagaimana diketahui, sebelum pandemi tingkat kemiskinan di Indonesia mulai berkurang, walaupun kembali naik akibat pandemi.

Namun, pemerintah Indonesia kembali akan mengejar pengurangan tingkat kemiskinan pasca pandemi, serta mendorong ekonomi hijau untuk mengatasi dampak perubahan iklim.

"Tingkat kemiskinan akan menjadi lebih baik, dan ada pengurangan emisi gas rumah kaca," kata Cholifihani.

Ia berujar kebijakan yang diambil untuk memulihkan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, yaitu dengan mendorong konsumsi.

Di antara dengan mempercepat pemberian bantuan sosial bagi kaum miskin dan rentan, memberikan insentif, meningkatkan investasi melalui insentif pajak, dan meningkatkan pembiayaan UMKM serta memperkuat aktivitas ekspor impor.

Dalam hal program jaminan sosial, Bappenas RI memiliki berbagai program bekerja sama dengan BPJS ketenagakerjaan.

Dan di bawah Kemnaker, Bapennas melakukan berbagai regulasi. Misalnya merelaksasi berbagai program BPJS dan juga penerimanya.

"Misalnya asuransi kecelakaan kerja dibuat setengah persen dari 2 persen, JHT dan Pensiun sudah direlaksasi," ujarnya.

Pemerintah Indonesia juga memberikan bantuan subsidi upah (BSU) dengan memberikan lebih dari 2,5 juta penerima manfaat BPJS Ketenagakerjaan di batch pertama, dengan total nilai Rp 3 triliun.

"Ini merupakan bukti komitmen pemerintah memberikan BSU kepada masyarakat," ujarnya. Pemerintah Indonesia juga melaksanakan program kartu prakerja. (Tribun Network/Larasati Dyah Utami/sam)