Laporan Wartawan Tribunnews.com, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisaris Krakatau Sarana Infrastruktur (KSI) Roy Maningkas meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk bertaruh Rp1 miliar.

Permintaan itu terkait pernyataan Erick setelah Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI Kamis (2/12/2021) lalu di beberapa media yang mengatakan bahwa Krakatau Steel akan bangkrut 31 Desember 2021 ini jika tidak melakukan sejumlah langkah-langkah yang disampaikan oleh menteri BUMN.

Salah satunya menjual sub holding Krakatau Steel yaitu PT Krakatau Sarana Infrastruktur.

"Sebagai komisaris subholding KSI, saya meminta menteri BUMN untuk bertaruh Rp1 miliar. Jika KS Bangkrut bulan ini, saya akan bayar Pak Menteri," ujarnya.

"Sebaliknya jika KS tetap bertahan tanpa melakukan yang diminta pak menteri, uang Rp1 miliar itu akan saya sumbangkan ke kaum Dhuafa," lanjutnya seperti ditulis dalam keterangan pers tertulis, Senin (6/12/2021).

Baca juga: Penuhi Kewajiban Bayar Utang, Krakatau Steel Divestasi Anak Usahanya

Roy mengatakan, KS memang dalam kondisi sulit.

Tapi manajemen telah berbuat yang terbaik dan sekarang kondisinya sudah mulai membaik.

Sebagai aset strategis, seharusnya KS diperlakukan dengan strategis pula.

Jangan sampai hanya karena ada motif tertentu, KS menjadi korban dari kepentingan tertentu.

"Saya pernah menjadi komisaris di KS dan sekarang di subholding KSI. Saya percaya dan yakin, KS tidak seburuk yang disampaikan oleh menteri BUMN," katanya.

Roy menambahkan, untuk menyelesaikan kewajiban KS kepada sejumlah krediturnya, perusahaan telah memiliki sejumlah rencana. Termasuk melepas kepemilikan saham di KSI hingga 40 persen.

Akan tetapi, kata Roy, belakangan muncul permintaan agar penjualan KSI hingga sampai 70 persen saham sampai tahun 2023.

Inilah yang justru akan merugikan KS sebagai pemegang saham mayoritas. Karena KSI merupakan aset penting dan cashcow dari KS. Bahkan saat ini sekitar 50 persen EBITDA KS berasal dari KSI.

Roy menegaskan, sesungguhnya dia tidak suka bertaruh.

Tapi hal itu terpaksa dia lakukan untuk meyakinkan rakyat bahwa transaksi ini tidak beres.

Menurut Roy, dia tidak menolak divestasi KSI. Tapi jika divestasi harus dilakukan hingga 70 persen, hal itu pasti akan merugikan KS dan negara.

"Menurut saya Pak menteri juga nggak jujur kalau ngomong yang mau beli KSI cuma INA (Indonesia Investment Authority). Tolong, dahulukan kepentingan negara, bukan kelompok apalagi individu," tambah Roy.

Sebelumnya didepan Komisi VI DPR menteri BUMN mengatakan, untuk penyelamatan Krakatau Steel ada tiga langkah. Problem-nya langkah ketiga ini macet.

Ada dua restrukturisasi yang harus dijalankan Krakatau Steel, satu negosiasi ulang dengan POSCO ini juga nggak mudah.

"Tapi memang salah satunya yang sekarang ini krusial, kalau ketiga gagal, kedua gagal, dan pertama gagal maka Desember ini (Krakatau Steel) bisa default," katanya.

Erick mengungkapkan bahwa kemungkinan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority alias INA akan berinvestasi di Krakatau Steel.

"Salah satunya sebenarnya kita mengundang, ini bukan jeruk makan jeruk ya, INA untuk berinvestasi, INA sebenarnya kan kita juga untuk investasi, sehingga barangnya nggak lari ke luar," ujar Erick.