Tribun Bisnis

11 Juta Orang Berpotensi Lakukan Perjalanan saat Nataru, Ini Jurus Antisipasi Kemenhub dan Menaker

Juru bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati mengatakan 11 juta orang berpotensi melakukan perjalanan selama libur Nataru

Editor: Muhammad Zulfikar
zoom-in 11 Juta Orang Berpotensi Lakukan Perjalanan saat Nataru, Ini Jurus Antisipasi Kemenhub dan Menaker
Tribunnews/Jeprima
Sejumlah penumpang kereta api jarak jauh Fajar Utama YK yang merupakan arus balik Lebaran tiba di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Jumat (21/5/2021). 11 Juta Orang Berpotensi Lakukan Perjalanan saat Nataru, Ini Jurus Antisipasi Kemenhub dan Menaker 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati mengatakan 11 juta orang berpotensi melakukan perjalanan selama libur Natal dan Tahun Baru.

Hal itu seiring pembatalan PPKM Level 3 di seluruh Indonesia.

Adita Irawati menuturkan, angka tersebut berdasarkan survei oleh Balitbang Kemenhub yang diikuti 49.000 responden secara nasional secara online. Wilayah terbanyak responden adalah Jawa dan Bali.

"Hasilnya, dengan dibatalkannya PPKM Level 3 di seluruh Indonesia, masih terdapat potensi pergerakan sebesar 7,1% atau sekitar 11 juta orang akan melakukan mobilitas atau melakukan perjalanan," kata Adita, dikutip dari laman covid19.go.id, Sabtu (11/12/2021).

Khusus Jabodetabek, potensinya sebesar 7% atau sekitar 2,3 juta orang.

Selain melakukan survei, Kemenhub juga meminta masukan dari berbagai pihak termasuk pengamat transportasi, sosiolog, juga stakeholder lainnya. Ini dalam rangka menyusun kebijakan pengendalian transportasi.

Baca juga: Kemenhub: 11 Juta Orang Berpotensi Lakukan Perjalanan Selama Libur Natal dan Tahun Baru

"Masukan ini tentu menjadi bahan pertimbangan yang sangat, sangat penting bagi kami untuk menyusun peraturan terkait dengan pengendalian transportasi," ungkap Adita.

Kebijakan pengendalian transportasi

Oleh karena itu, mengantisipasi kecenderungan mobilitas masyarakat di saat Nataru dengan prediksi angka tersebut, secara umum kebijakan pengendalian transportasi dilakukan terhadap semua moda. Baik darat, laut, udara, maupun kereta api.

Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati di Jakarta, Minggu (7/2/2021)
Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati di Jakarta, Minggu (7/2/2021) (Lusius Genik/Trbunnews.com)

Pertama, meliputi syarat perjalanan domestik. Kemenhub memberlakukan semua pelaku perjalanan untuk memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan Satgas Penanganan Covid-19.

Misalnya, kartu vaksin, hasil negatif PCR atau antigen, dan penggunaan aplikasi PeduliLindungi. "Ini semua nanti akan dituangkan dalam sebuah surat edaran yang diterbitkan dalam waktu dekat," ujar Adita.

Kedua, penerapan pembatasan kapasitas yang bervariasi di masing-masing moda transportasi. Tentunya, akan merujuk pada ketentuan yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Baca juga: Menaker Imbau Karyawan Swasta Tidak Melakukan Perjalanan saat Libur Natal dan Tahun Baru

Menurut Adita, setiap daerah akan bervariasi tergantung level PPKM-nya dan nanti akan merujuk kepada apa yang tertuang dalam instruksi menteri dalam negeri (inmendagri) atau surat edaran Satgas Covid-19.

Ketiga, Kemenhub memastikan kesiapan operasional angkutan umum selama masa Natal dan Tahun Baru. Caranya, dengan melakukan pengecekan kesiapan dan kelaikan operasional melalui ramp check dan pengaturan kapasitas dari masing-masing moda.

Wiki Terkait

© 2023 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas