Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menarik pembiayaan utang Rp 973,6 triliun untuk menutup defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2022.

Hal Itu dikatakan Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Riko Amir dalam media briefing Senin (13/12/2021).

"Selama tahun 2022 kita akan melakukan pembiayaan utang melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) ataupun pelaksanaan pinjaman dengan target nett Rp 973,6 triliun," kata Riko.

Baca juga: Anggota Komisi VI DPR Desak Pemerintah Segera Atasi Utang BUMN

Menurutnya, penerbitan utang tahun depan tidak dilakukan secara sporadis.

"Tapi tentu tetap dalam satu kerangka rencana APBN satu tahun. Dari sini pembiayaan APBN dilakukan secara fleksibel artinya antara SBN dan pinjaman saling melengkapi dan dengan penambahan anggaran lebih (SAL) maupun sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA)," ungkapnya.

Ia menerangkan penerbitan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) tahun 2021 diharapkan dapat menurunkan defisit dan SBN.

Baca juga: Utang Indonesia Lampaui Rekomendasi IMF, Wakil Ketua MPR Desak Pemerintah Ikuti Saran BPK dan IMF

Riko juga berharap UU HPP dapat membuat outlook APBN 2022 lebih optimal.

Ia menerangkan sumber pembiayaan utang nantinya berasal dari domestik dan valuta asing.

Pemerintah berencana menarik utang dengan porsi sekitar 80 persen dari domestik atau berdenominasi rupiah pada tahun depan.

"Sumber pembiayaannya adalah dari domestik dengan kisaran 80 persen sampai 82 persen serta valuta asing 18 persen sampai 20 peresn," kata Riko.

Pemerintah dan DPR dalam UU APBN 2022 telah menyepakati pendapatan negara ditargetkan senilai Rp1.846,1 triliun, sedangkan belanja sebesar Rp2.714,1 triliun.

Baca juga: Bandara YIA Membuat Utang Angkasa Pura I Mencapai Rp 38 Triliun? Ini Analisa Pengamat

Adapun defisit APBN 2022 direncanakan senilai Rp868,0 triliun atau 4,85 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Riko menegaskan saat ini pembiayaan utang dalam tren menurun menuju konsolidasi fiskal 2023.

"Defisit kita besar di tahun 2020 untuk penanganan Covid-19. Kemudian step by step kita turun sampai sekarang tahun 2022 sebesar Rp 868,0 triliun," imbuhnya.

Kemungkinan Prefunding

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Luky Alfirman menuturkan ada kemungkinan penarikan utang lebih cepat dari pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2022 alias prefunding.

Namun menurutnya, peluang tersebut masih sangat kecil.

"Kita tidak menutup adanya kemungkinan prefunding tapi dari segi probabilitas sangat-sangat kecil," ucap Luky.

Ia mengatakan ada dua pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Pertama dalam kondisi yang positif, terutama dari sisi penerimaan pajak pada November 2021 diperkirakan tumbuh di atas 16 persen atau lebih tinggi dari pertumbuhan bulan Oktober.

Di sisi lain ada bantuan dari Bank Indonesia (BI) melalui surat keputusan bersama (SKB).

BI bakal membeli SBN yang diterbikan pemerintah.

Pertimbangan kedua adalah situasi pasar keuangan global.

"Beberapa waktu terakhir memang ada sedikit gejolak akibat kebijakan tapering yang dijalankan oleh Amerika Serikat (AS). Ke depan, DJPPR akan melihat dengan cermat agar SBN yang diterbitkan dalam posisi yang bagus," pungkasnya.